Desain Danantara Dikritik: Defisit APBN hingga Ancaman bagi UMKM Jadi Sorotan

Desain Danantara Dipertanyakan, dari Tata Kelola Hingga Ancaman ke Swasta Lokal

Dalam sebuah diskusi terbatas yang digelar Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored, desain Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara mendapat sorotan tajam. Para pembicara, yang terdiri dari politisi, akademisi, dan pelaku usaha, menyuarakan sejumlah kekhawatiran mendasar. Intinya, mereka mendesak agar superholding BUMN ini dirancang dengan realitas fiskal Indonesia dalam pikiran, bukan sekadar mengekor tren global.

Isu paling mendasar justru datang dari struktur anggaran kita. Menurut Ketua Komisi XI DPR, H. Mukhamad Misbakhun, selama ini diskusi soal sovereign wealth fund (SWF) di Indonesia keliru arah. Kita terlalu sering mengacu pada model negara-negara Timur Tengah yang APBN-nya surplus.

“Ada dua model sovereign wealth fund yang jarang diteliti orang, kita jarang mempelajari yang sovereign wealth fund defisit,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/12).

“Ini yang sering luput kita bicarakan sedangkan kita APBN-nya defisit, modeling-nya berbeda atau tidak?” sambungnya.

Politikus itu menegaskan, pendekatannya harus berbeda. Ia memberi contoh Amerika Serikat, yang meski defisit, tetap bisa mengelola dana investasi melalui mekanisme pooling fund dari pasar. Menurutnya, kita harus jujur melihat posisi sendiri. Desain Danantara, tegasnya, harus benar-benar menjawab kebutuhan nasional, bukan cuma ikut-ikutan.

Di sisi lain, persoalan tata kelola dinilai sebagai kunci yang tak boleh diabaikan. Prof. Wihana Kirana Jaya dari FEB UGM menekankan hal ini harus diutamakan, jauh di atas sekadar orientasi profit.

“Dalam membangun Danantara ini, saya merasakan ada persoalan governance atau tata kelola yang harus ada checks and balances,” ujarnya.