Desain Danantara Dikritik: Defisit APBN hingga Ancaman bagi UMKM Jadi Sorotan

“Bukan dominan seorang politisi, governance, civil society, semua harusnya menciptakan tata kelola yang namanya checks and balances,” tambah Guru Besar itu.

Untuk itu, ia mengusulkan pembentukan tim independen atau ‘Delivery Unit’. Tugasnya mengawasi agar Danantara tidak terjebak pada teknokrasi sempit, tapi juga memastikan dampak sosial dan target pertumbuhan ekonomi tercapai.

Namun begitu, kekhawatiran paling nyata justru datang dari lapangan. Ekawati Rahayu Putri, Ketua HIPMI DIY, menyuarakan kegelisahan pengusaha lokal. Baginya, kehadiran raksasa seperti Danantara bisa mematikan ruang gerak usaha kecil dan menengah.

“Saya tertarik dengan statement ‘Yogyakarta dapat apa?’, itu sebenarnya pertanyaan yang memang menggugah hati saya. Apakah kita sebagai mitra ataukah berkompetisi? Karena usaha-usaha besar dan strategis semua diambil oleh Danantara,” tanya Ekawati.

Pertanyaannya lugas: mau dibawa ke mana peran swasta lokal? Dengan modal yang tak sebanding, mustahil UMKM bisa bersaing head-to-head. Ia pun mempertanyakan arah ekonomi kita ke depan.

“Apakah kita mau ikut China yang ekonomi sosialis, atau kita tetap dengan ekonomi Indonesia yang Pancasila. Apakah kita akan menjadi mitra atau justru kompetitor Danantara?” pungkasnya.

Diskusi ini, meski singkat, berhasil mengangkat titik-titik kritis yang sering terlewat. Harapannya jelas: masukan ini bisa menjadi bahan pertimbangan serius bagi pengambil kebijakan. Agar Danantara nantinya tidak justru menjadi beban, melainkan benar-benar mesin penggerak yang berkelanjutan untuk perekonomian nasional.