Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abidin Fikri menegaskan bahwa makna kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya dirayakan, tetapi harus diukur dari sejauh mana negara hadir bagi rakyatnya, terutama mereka yang masih hidup dalam kemiskinan dan keterlantaran. Pernyataan itu disampaikan dalam Lokakarya Kebangsaan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI yang digelar di Tangerang, Rabu (19/8).
"Kemerdekaan tidak cukup hanya kita rayakan. Kemerdekaan harus kita ukur dari sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara, terutama mereka yang paling membutuhkan perlindungan dan keberpihakan," ujar Abidin dalam keterangan yang diterima Kamis (20/8).
Lokakarya yang mengangkat tema "Kemerdekaan, Kedaulatan, dan Masa Depan Indonesia: Menimba Api Pemikiran Bung Karno untuk Menjawab Tantangan Zaman" ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto. Hadir pula sejumlah anggota MPR RI, antara lain Andreas Hugo Pareira dan I.G.N. Kesuma Kelakan, serta para narasumber pakar seperti Siswono Yudohusodo, Arief Hidayat, dan Dharmansjah Djumala.
Menurut Abidin, refleksi kemerdekaan di usia 81 tahun Indonesia merdeka tidak cukup dengan mengenang sejarah. Justru, momentum ini harus mendorong pertanyaan mendasar tentang sejauh mana rakyat telah merasakan manfaat kemerdekaan.
Dalam konteks itu, Abidin mengingatkan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut, lanjutnya, bukan sekadar norma konstitusi, melainkan mandat moral yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap rakyat.
"Indonesia yang merdeka dan berdaulat tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan keterlantaran. Negara harus hadir melalui kebijakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan," tegasnya.
Abidin menilai kehadiran negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Kebijakan yang dijalankan harus mampu meningkatkan kemandirian masyarakat sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
"Yang kita perlukan adalah solusi yang benar-benar terasa. Kehadiran negara harus bisa dilihat dan dirasakan oleh rakyat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok yang terlantar," katanya.
Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran Bung Karno tentang kemerdekaan, kedaulatan, berdikari, dan keadilan sosial. Menurut Abidin, gagasan Bung Karno tetap relevan untuk menjadi sumber inspirasi dalam menjawab persoalan Indonesia hari ini.
"Menimba api pemikiran Bung Karno bukan berarti kembali ke masa lalu. Kita mengambil semangat dan gagasannya untuk menjawab persoalan masa kini dan masa depan," ujarnya.
Abidin juga menegaskan bahwa kedaulatan negara pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan rakyat. Negara yang berdaulat harus memiliki kemampuan untuk memastikan setiap warga negara memperoleh kehidupan yang layak.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan menerjemahkan cita-cita para pendiri bangsa ke dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
"Api pemikiran Bung Karno harus terus kita jaga sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, mandiri, adil, dan sejahtera. Kemerdekaan harus benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat," pungkas Abidin.