Membedah Klaim Jasa Amerika dalam Kemerdekaan Indonesia

- Selasa, 18 Agustus 2026 | 06:20 WIB
Membedah Klaim Jasa Amerika dalam Kemerdekaan Indonesia

Narasi bahwa Amerika Serikat berjasa besar dalam kemerdekaan Indonesia kembali mencuat, salah satunya melalui unggahan Abu Janda yang menyebut tekanan Amerika memaksa Belanda berunding di Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 hingga kedaulatan Indonesia diakui. Namun, apakah klaim itu sepenuhnya benar? Sejarah mencatat, dukungan Amerika kala itu lebih didorong kepentingan geopolitik Perang Dingin ketimbang altruisme.

Perlu dipahami, peristiwa yang dirujuk terjadi pada 1948-1949, saat Amerika belum sepenuhnya menjadi sekutu setia Israel. AIPAC, lobi Israel di AS, belum berdiri dan baru merintis kekuatan. Proses penguatan lobi itu baru berjalan pada 1950-an dan memuncak di 1970-an. Bahkan, Presiden Kennedy pada 1960-an masih berani menekan Israel untuk mencegah program nuklirnya. Kennedy kemudian tewas terbunuh, dan penggantinya, Lyndon Johnson, justru tunduk pada para pelobi.

Soal Indonesia, semuanya bermula dari Agresi Militer Belanda I pada 1947. Serangan itu memaksa Republik berunding dengan Belanda, dimediasi Komisi Tiga Negara (Australia, Belgia, Amerika). Perundingan di atas kapal Renville milik Amerika yang bersandar di Tanjung Priok membuat Republik kehilangan banyak wilayah dan harus mundur dari Garis Van Mook. Pasukan Siliwangi bahkan harus long march meninggalkan Jawa Barat. Peristiwa Renville ini memicu jatuhnya pemerintahan Amir Syarifuddin, yang kemudian bergabung dengan kelompok kiri, sementara Hatta naik dan melakukan perombakan tentara lewat program Rera, yang berujung pada Peristiwa Madiun 1948.

Perjanjian Renville menyisakan banyak persoalan. Amerika justru ikut menekan Republik agar menyepakati isi perjanjian demi menghentikan perang dan menciptakan stabilitas kawasan Asia Tenggara, yang saat itu penting untuk membendung pengaruh komunisme. Perang Dingin memang sudah dimulai.

Kemudian, Agresi Militer II pada 1948 membuat Belanda menyerang Yogyakarta, menangkap Sukarno-Hatta, dan menguasai ibu kota. Banyak negara mengecam Belanda di PBB, termasuk Amerika. Amerika disebut-sebut menyeret Belanda untuk berunding di KMB. Namun, apakah itu dilakukan karena cinta atau kemanusiaan? Tentu tidak sesederhana itu.

Ada beberapa situasi yang melatarbelakangi tekanan Amerika. Pertama, Belanda terlalu brutal dengan Agresi II yang nyaris menghancurkan Republik, tidak kompatibel dengan semangat antikolonialisme pasca-Perang Dunia II. Kedua, Republik membuktikan diri bertahan kokoh. Meski Yogyakarta jatuh dan pemimpin ditahan, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tetap berjalan di Sumatera Barat. Panglima Sudirman terus bergerilya, dan Serangan Umum 1 Maret menggugah kesadaran internasional bahwa Indonesia masih ada. Ketiga, banyak negara di PBB mengecam Belanda, dan PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia untuk mediasi. Keempat, tekanan Amerika memang ada, dan itu signifikan.

Amerika saat itu tengah berkuasa setelah memenangkan Perang Dunia II, dan Belanda bergantung pada dana Marshall Plan. Ancaman menghentikan bantuan itu cukup membuat Belanda gentar. Namun, kepentingan Amerika lebih dalam: menghadapi rivalitas dengan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Di Asia Tenggara, kekuatan komunis masih besar setelah peristiwa Madiun, dan Amerika khawatir jika Belanda dibiarkan melumpuhkan Republik, sentimen anti-Barat akan menguat dan radikalisasi kiri semakin nyata. Itu ancaman konkret bagi kepentingan Amerika.

Maka, Amerika menekan Belanda untuk berunding di KMB, dan pada 1949 kedaulatan Indonesia diakui. Namun, jangan lupa, hanya empat tahun kemudian, Amerika melalui CIA mengorkestrasi kudeta terhadap PM Iran Mohammad Mosaddegh yang menasionalisasi minyak. Itu menunjukkan bahwa kebijakan Amerika tidak didasarkan pada antikolonialisme, melainkan kepentingan pragmatis.

Alih-alih Amerika berjasa, justru Indonesia yang membantu Amerika dengan menahan diri dari dominasi komunis, sehingga persaingan Perang Dingin bisa sedikit terkendali. Meski kemudian PKI kembali menguat pada 1950-an dan memenangkan Pemilu 1955. Ringkasnya, Amerika tidak sebesar itu jasanya. Kebetulan saja kepentingan pribadi Amerika saat itu sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk merdeka.

Editor: Agus Setiawan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags