Jika negara mampu menghadirkan ribuan ekskavator untuk membabat hutan Papua, maka pemulihan Aceh-Sumatera seharusnya hanya soal prioritas. Begitu pula dengan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (T3).
Pernyataan itu mencuat di tengah sorotan terhadap ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar. Di satu sisi, proyek-proyek besar seperti pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) di lokasi yang bahkan sulit dijangkau dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun. Namun, di sisi lain, pembangunan sekolah dan perpustakaan yang layak di wilayah T3 masih jauh dari harapan.
"Ini soal prioritas aja," tegas pernyataan yang menekankan bahwa kemampuan negara sebenarnya tidak diragukan. Yang menjadi pertanyaan adalah kemauan politik untuk menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai agenda utama.
Kritik ini menggarisbawahi bahwa jika proyek Kopdes bisa dibangun di titik-titik terpencil, maka semestinya fasilitas pendidikan dan kesehatan juga bisa diwujudkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan masih terjadi, memunculkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah dalam memeratakan akses layanan dasar.