Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang 2026 tetap kokoh meski dunia tengah dilanda berbagai tekanan. Dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), ia mengaitkan ketahanan tersebut dengan penerapan disiplin fiskal yang konsisten dalam pengelolaan keuangan negara.
Prabowo mengakui bahwa Indonesia memasuki tahun 2026 dalam situasi global yang tidak mudah. Harga energi melonjak, suku bunga dunia masih tinggi, nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan internasional. Namun, di tengah kondisi tersebut, ekonomi nasional justru menunjukkan kinerja yang menggembirakan.
"Ekonomi kita pada semester pertama tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat," ujarnya di hadapan para anggota dewan.
Kinerja APBN 2026 pun dinilai positif. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara meningkat 18,2 persen, yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan perekonomian.
Meski belanja meningkat, defisit APBN tetap terjaga di level 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Prabowo menyebut capaian ini sebagai bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan seiring dengan disiplin fiskal.
"Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih keduanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan keduanya," tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa disiplin fiskal tidak hanya berhenti saat anggaran disahkan, tetapi harus diterapkan hingga tahap eksekusi setiap rupiah belanja. Ia menyoroti praktik pengadaan barang oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masih dilakukan secara terpisah meski spesifikasinya sama.
"Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri," katanya. Akibatnya, proses pembelian berulang, jumlah pengadaan terpecah, dan daya tawar pemerintah menjadi lemah.
Karena itu, Prabowo meminta praktik tersebut dihentikan agar penggunaan APBN lebih efisien. "Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara," pungkasnya.
