Tekanan Kebijakan BPJS Picu Depresi Tenaga Medis dan Rumah Sakit

Sejumlah tenaga medis dan pengelola rumah sakit mengaku mengalami tekanan mental yang berat akibat kebijakan BPJS Kesehatan. Seorang relawan kesehatan untuk Anak dengan HIV/AIDS (ADHA), Mila Machmudah Djamhari, bahkan memilih mundur dan pulang kampung untuk berkebun karena tidak sanggup lagi menghadapi situasi tersebut.

"Saya relawan kesehatan untuk ADHA pun jujur depresi dengan kebijakan BPJS. Makanya sekarang saya sudah tidak sanggup jadi relawan dan memilih pulang kampung berkebun," ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa banyak tenaga medis yang tampak tidak ramah atau kurang empati kepada pasien, namun menurutnya hal itu berakar dari kebijakan kesehatan yang amburadul.

Tekanan yang dialami rumah sakit dan tenaga medis bersumber dari sejumlah aspek kebijakan BPJS. Sistem pembayaran klaim, beban administrasi yang tinggi, dan risiko finansial menjadi faktor utama yang memicu kondisi ini.

Sistem Tarif dan Klaim yang Memberatkan

Salah satu sumber utama adalah sistem tarif INA-CBGs, di mana pembayaran paket sering kali berada di bawah biaya riil operasional rumah sakit. Keterlambatan pembayaran klaim akibat proses verifikasi yang lama juga mengganggu arus kas rumah sakit. Selain itu, dokter harus menghabiskan banyak waktu untuk pengisian berkas klaim, yang menambah beban administrasi.

Aturan rujukan berjenjang membatasi fleksibilitas dokter dalam merujuk pasien secara cepat, sementara sanksi dan dispute klaim menimbulkan risiko klaim tidak dibayar karena ketidaksesuaian koding diagnosis.

Dampak Nyata di Lapangan

Bagi manajemen rumah sakit, dampaknya sangat terasa. Defisit keuangan terjadi karena rumah sakit harus menanggung biaya obat dan alat medis yang mahal. Efisiensi ketat pun dilakukan, yang berpotensi menurunkan mutu layanan. Ancaman kebangkrutan terutama membayangi rumah sakit swasta skala kecil dan menengah.

Sementara itu, tenaga medis seperti dokter dan perawat mengalami burnout yang tinggi. Beban kerja pasien BPJS melonjak tanpa diimbangi kenaikan insentif yang sebanding. Mereka juga dihadapkan pada dilema etis antara mengutamakan keselamatan pasien atau mengikuti pembatasan plafon biaya BPJS. Tak jarang, mereka menjadi sasaran amarah pasien akibat antrean panjang dan keterbatasan kuota.