Turki Tegaskan Pakta Pertahanan dengan Arab Saudi dan Pakistan Tidak Menargetkan Negara Manapun

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan bahwa pakta pertahanan yang ditandatangani negaranya dengan Arab Saudi dan Pakistan tidak ditujukan terhadap Iran atau negara lain mana pun. Pernyataan ini disampaikan Fidan di tengah kekhawatiran bahwa aliansi baru tersebut dapat memicu ketegangan regional.

Kesepakatan yang ditandatangani di Makkah pada Jumat oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif itu menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Pakta ini menyatukan Arab Saudi yang kaya minyak, Pakistan yang memiliki senjata nuklir, serta Turki dengan industri pertahanannya yang kuat.

Dalam wawancara dengan kantor berita Anadolu Agency milik pemerintah Turki, Fidan menegaskan bahwa ketiga negara tidak memandang negara tertentu sebagai musuh kecuali negara tersebut melakukan tindakan permusuhan terhadap mereka. "Negara mana pun yang tidak menyerang kami bukanlah target bagi kami," kata Fidan.

Fidan menjelaskan bahwa perjanjian ini secara teknis serupa dengan Pasal 5 Piagam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), di mana serangan terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua. Turki sendiri merupakan anggota NATO. Namun, ia menekankan bahwa mekanisme bantuan baru akan berjalan jika anggota secara resmi meminta bantuan. Bentuk bantuan dapat bervariasi, mulai dari berbagi intelijen, dukungan logistik, hingga pengerahan unit militer, tergantung pada tingkat ancaman.

Menurut Fidan, sejumlah negara lain telah menyatakan minat untuk bergabung dengan perjanjian tersebut, meski ia tidak menyebutkan nama negaranya. Ia juga mengharapkan Mesir dapat ikut serta di masa mendatang.

Berdasarkan kesepakatan, menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari ketiga negara, bersama dengan kepala militer mereka, akan mengadakan pertemuan komite secara berkala. Selain itu, akan dibentuk sekretariat bersama yang berpusat di Arab Saudi.