Iran Ajukan Sederet Syarat untuk Buka Selat Hormuz, Termasuk Pencabutan Sanksi

Pemerintah Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali kecuali Amerika Serikat memenuhi serangkaian tuntutan, mulai dari pencabutan sanksi hingga pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat perang. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, yang juga menuntut penarikan pasukan militer AS dari sekitar Iran dan pembebasan aset Iran yang dibekukan.

Dalam pernyataannya, Zolghadr juga meminta penghentian serangan terhadap sekutu Teheran di Timur Tengah serta penghentian ancaman terhadap Iran. Syarat-syarat tersebut muncul di tengah harapan bahwa lalu lintas pelayaran komersial di selat strategis itu dapat segera pulih, terutama setelah Iran dan Oman dikabarkan hampir mencapai kesepakatan tentang rute pelayaran baru.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, sebelumnya mengatakan bahwa kedua negara sangat dekat dengan kesepakatan mengenai jalur pelayaran di selat tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kesepakatan dengan Oman saja tidak cukup. Araqchi menyinggung perlunya kompensasi dari AS atas pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang disepakati pada Juni.

Para pejabat militer Iran juga memperkeras retorika mereka akhir pekan ini. Juru bicara militer, Brigadir Jenderal Amir Akraminia, menyatakan bahwa kendali Teheran atas selat tersebut tidak dapat diubah. Ia memperingatkan Washington untuk menerima status quo baru atau menghadapi konsekuensi yang lebih besar.

Sebelum konflik dimulai dengan serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, sekitar seperlima pengiriman minyak dan gas global melewati Selat Hormuz. Jalur maritim ini menjadi salah satu titik paling vital dalam perdagangan energi dunia, sehingga setiap gangguan di sana berpotensi memicu gejolak harga energi global.