Pemprov DKI Bongkar JPO Lama Rasuna Said, Fokus pada Fasilitas Baru Terintegrasi LRT

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) lama di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil setelah ia meninjau langsung kondisi di lapangan saat agenda Car Free Day (CFD), Minggu (9/8). Dengan pembongkaran ini, seluruh akses penyeberangan akan dipusatkan ke JPO baru yang terintegrasi dengan stasiun LRT Jabodebek.

Keberadaan dua JPO yang berdempetan di lokasi tersebut selama ini dinilai membingungkan warga. Pramono menyebutnya sebagai bentuk ego sektoral dan kurangnya komunikasi kebijakan pada masa lalu. JPO lama yang dibangun era 80–90-an dianggap usang dan tidak ramah bagi penyandang disabilitas karena memiliki perbedaan tinggi yang signifikan dengan fasilitas baru.

"Sebenarnya dua JPO ini posisinya sama, yaitu untuk menyeberang dan kemudian digunakan sebagai fasilitas untuk LRT dan sebagainya," kata Pramono di lokasi CFD Jakarta. "Setelah saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga, dengan Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Kominfotik, saya sudah memutuskan bahwa yang satu akan kita bongkar," sambungnya.

Pramono menegaskan bahwa JPO lama akan dibongkar agar tidak ada lagi kebingungan di masyarakat. "Dulu dalam membuat kebijakan, ego pemimpinnya tidak dikomunikasikan secara baik. Sehingga dua JPO ini fungsinya sama persis. Bedanya, JPO lama betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas karena ada beda tinggi yang cukup tinggi. Maka saya putuskan yang lama akan kita bongkar agar love-nya satu saja, love satu yang baru," tegasnya.

Fokus pada JPO Baru

Dengan dibongkarnya struktur lama, Pemprov DKI Jakarta akan memfokuskan seluruh perawatan, pembenahan lift, dan fasilitas pendukung pada JPO baru milik LRT/KAI. Hal ini dilakukan demi menjamin kenyamanan, keamanan, serta kemudahan mobilitas seluruh warga, terutama kelompok penyandang disabilitas.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta menjelaskan bahwa JPO lama merupakan aset resmi milik Pemprov DKI. Oleh karena itu, tahap awal pembongkaran harus melalui pencatatan dan pelelangan aset di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

Target Selesai September–Oktober

Pramono menargetkan pembongkaran fisik selesai dalam waktu 2–3 minggu setelah proses lelang selesai. Pengerjaan teknis akan dilakukan pada malam hari agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di Rasuna Said. "Sama seperti pemotongan tiang monorail kemarin, alhamdulillah lalu lintas tidak terganggu. Target kita paling lambat September atau Oktober semuanya sudah selesai," pungkas Pramono.