Jenderal AS Desak Pemerintah Trump Cari Jalan Damai dengan Iran

Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Dan Caine, secara pribadi mendesak para pejabat senior pemerintahan Trump untuk mencari cara meredakan eskalasi perang melawan Iran. Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa opsi militer yang tersedia hanya memberikan hasil terbatas dan memicu pembalasan yang lebih luas.

Menurut tiga sumber yang mengetahui diskusi tersebut, Caine menyampaikan kekhawatirannya kepada Direktur CIA John Ratcliffe, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Wakil Presiden JD Vance. Ia dan sejumlah pejabat lain meyakini kekuatan udara saja tidak akan cukup untuk memaksa Teheran menerima tuntutan AS, meskipun Presiden Donald Trump lebih memilih menghindari invasi darat.

Para pejabat itu juga skeptis terhadap usulan eskalasi pada akhir Juli, sebagian karena khawatir Iran akan membalas sekutu AS dan infrastruktur energi regional. Trump akhirnya menunda operasi tersebut setelah mitra-mitra di kawasan Teluk memperingatkan kemungkinan serangan balasan.

Laporan itu juga menyoroti menipisnya stok persenjataan AS, termasuk rudal pencegat pertahanan udara dan amunisi presisi lainnya, yang dapat membatasi kemampuan Washington mempertahankan konflik berkepanjangan. Meski demikian, Caine telah memperingatkan Trump mengenai risiko militer, tetapi menegaskan pasukan AS mampu menimbulkan kerusakan parah pada Iran jika diperintahkan melakukan eskalasi.

Di tengah situasi ini, para pejabat pemerintah kini mencari hasil yang dapat digambarkan Trump sebagai kemenangan politik, sambil tetap membuka peluang diplomasi, termasuk kemungkinan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Perang dan Dampaknya

Ketegangan regional meningkat pada 28 Februari ketika Israel dan AS melancarkan perang terkoordinasi terhadap Iran yang menyasar infrastruktur militer, nuklir, energi, dan sipil. Serangan tersebut dengan cepat menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei serta sebagian besar petinggi lainnya dan ratusan warga sipil.

Iran segera membalas dengan mengambil kendali atas Selat Hormuz jalur sempit yang menjadi lintasan seperlima pasokan minyak dunia serta menghujani negara-negara Teluk dengan rudal dan pesawat nirawak. Pada 18 Juni, Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman melalui mediasi Pakistan dan Qatar, yang mengakhiri permusuhan aktif dan memulai negosiasi menuju kesepakatan akhir.

Pembicaraan tersebut kemudian menemui jalan buntu akibat perselisihan terkait keamanan maritim dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur ekspor vital bagi minyak dan gas dari kawasan Teluk.

Seorang pejabat AS pada Jumat (7/8/2026) melaporkan adanya kemajuan dalam hubungan antara Iran dan Oman yang dapat segera membuka kembali Selat Hormuz, sehingga berpotensi memulihkan ekspor minyak yang sempat terganggu akibat perang yang telah berlangsung lima bulan. Pejabat tersebut, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengatakan Washington memperkirakan akan segera tercapai kesepakatan antara kedua negara yang terletak di kedua sisi selat itu agar lalu lintas minyak dapat kembali normal.

Kesepakatan antara Iran dan Oman mengenai kendali atas jalur perairan strategis tersebut dipandang krusial bagi tercapainya perjanjian damai yang lebih luas. "Ada kemajuan antara Oman dan Iran terkait selat tersebut, dan kami memperkirakan kesepakatan akan segera tercapai," ujar pejabat AS itu kepada kantor berita Reuters.