Pramono: Kemampuan Fiskal Jakarta Terbitkan Obligasi Capai Rp20 Triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun tidak akan membebani keuangan daerah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal Ibu Kota sebenarnya jauh lebih besar, mencapai Rp20 triliun.

"Jadi Jakarta itu mempunyai kemampuan untuk obligasi sampai dengan Rp20 triliun, tetapi kan kita hanya memakai Rp3,5 triliun saja. Jadi masih sangat aman untuk Jakarta dan itu apa yang menjadi kekhawatiran akan menjadi beban pemerintah berikutnya pasti enggak akan terjadi," kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Pramono juga mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menerima kunjungan dari International Finance Corporation (IFC), yang membahas rencana penerbitan obligasi tersebut. "Sebenarnya tadi saya menerima tamu dari International Finance Corporation World Bank, tentunya mereka pasti juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat," jelasnya.

Pramono menambahkan, rencana ini telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya, Pemprov DKI masih memerlukan persetujuan dari sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. "Salah satu persetujuan prinsip yang kami dapatkan adalah dari Menko Perekonomian, sehingga dengan demikian memang disyaratkan akan mendapatkan persetujuan juga dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan maupun Bappenas, dan kami akan melakukan itu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons rencana ini dengan menyatakan bahwa pihaknya masih mengkaji wacana tersebut. Ia mengingatkan setiap kepala daerah untuk memastikan kemampuan APBD dalam membayar kewajiban utang dari skema pembiayaan ini. "Ya itu nanti kita kaji dulu, karena obligasi itu kan sama aja dengan berutangan, APBD-nya mampu nggak untuk membayar utang itu," kata Tito di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Tito juga menekankan pentingnya memastikan penerbitan obligasi tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya. "Jangan sampai menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya. Kalau enggak punya kemampuan membayar kan repot," tegasnya.