Pemerintah Perpanjang WFH ASN, Optimistis Birokrasi Makin Modern

Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya transformasi budaya kerja dan penghematan energi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan bahwa kebijakan WFH yang telah berjalan sejak 1 April lalu terbukti menjadi katalis penting bagi digitalisasi pemerintahan. Menurutnya, pendekatan yang adaptif dan berbasis evaluasi ini diharapkan mampu mendorong birokrasi yang lebih efisien dan menjawab kebutuhan zaman.

"Melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis evaluasi, pemerintah optimistis budaya kerja baru ini akan menghasilkan birokrasi yang lebih modern, lincah, efisien," ujar Qodari, Selasa (4/8/2026).

Keputusan perpanjangan ini, kata Qodari, didasarkan pada hasil evaluasi selama dua bulan terakhir yang menunjukkan dampak positif. Sejak awal, kebijakan ini tidak sekadar mengubah lokasi bekerja, melainkan membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan tetap berorientasi pada hasil.

Orientasi pada hasil tersebut tercermin dari penilaian kapabilitas kelembagaan pada instansi pemerintah, sementara kinerja pegawai ASN diukur melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Selain itu, kebijakan ini juga mempercepat digitalisasi birokrasi sehingga pelayanan publik dapat berlangsung lebih efisien dan efektif tanpa mengurangi kualitas.

Qodari menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi sekaligus komitmen pemerintah untuk terus melakukan penghematan energi. "Keputusan tersebut diambil karena kebijakan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi sangat cepat di lingkungan strategis nasional, regional dan global," jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa kebijakan WFH tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti Mal Pelayanan Publik, layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan, tetap beroperasi secara penuh setiap hari kerja.

Untuk mendukung Gerakan Budaya Kerja Baru, pemerintah juga berkomitmen mengendalikan perjalanan dinas secara lebih selektif serta meningkatkan penggunaan transportasi umum sebagai pilihan yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara.

"Karena itu, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan Gerakan Budaya Kerja Baru secara berkala berdasarkan indikator kinerja, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas organisasi," pungkas Qodari.