Pemerintah Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga untuk Kurangi Impor LPG

Pemerintah berencana memperluas program jaringan gas (jargas) ke rumah-rumah warga sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada impor LPG. Langkah ini diambil di tengah kesenjangan yang lebar antara kebutuhan dan produksi LPG dalam negeri.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari mengungkapkan, kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 5 juta metrik ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya 1,4 juta metrik ton. Artinya, hanya sekitar 30 persen kebutuhan yang bisa dipenuhi dari dalam negeri, sisanya harus diimpor.

"Artinya yang bisa dipenuhi hanya sekitar 30% kurang dan karena itu sisanya diimpor," kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Kondisi ini berbeda jauh dengan potensi gas bumi yang menjadi bahan baku jargas. Qodari menegaskan bahwa potensi gas alam di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan LPG. "Memang ketersediaan dalam negeri kita, potensi alam kita itu untuk gas alam ya, metana dan etana ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan LPG," ujarnya. "Mungkin sekitar tiga perempat, tiga perempat dari ketersediaan gas di Indonesia adalah kategori gas bumi atau metana dan etana," lanjutnya.

Meski demikian, Qodari mengakui masih ada tantangan dalam distribusi gas alam. Namun, ia menilai pemanfaatan gas alam lebih strategis untuk jangka panjang. "Program ini juga menjadi salah satu wujud nyata hadirnya negara dalam meringankan beban pengeluaran rumah tangga khususnya bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan tabung gas," ujarnya.

Program jargas merupakan salah satu prioritas nasional. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada gas impor. "Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil," pungkas Qodari.