Pemprov DKI Ungkap Alasan Dua JPO di Rasuna Said Tak Tersambung

Keberadaan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berdampingan namun tidak terhubung di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, menjadi sorotan warganet. Banyak yang mempertanyakan mengapa fasilitas itu tidak disambungkan, mengingat letaknya yang sangat dekat dan dinilai dapat mempersingkat perjalanan pejalan kaki.

Persoalan ini mencuat setelah sebuah unggahan di media sosial mengeluhkan bahwa penumpang yang turun dari halte TransJakarta harus naik ke JPO yang terhubung dengan LRT Rasuna Said untuk sampai ke trotoar. Padahal, di dekatnya terdapat JPO lama yang posisinya tepat berada di jalur naik-turun halte menuju Stasiun LRT. Pengunggah pun mempertanyakan mengapa kedua fasilitas itu tidak disatukan agar lebih efisien.

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menjelaskan bahwa kedua JPO tersebut memiliki fungsi dan kepemilikan yang berbeda. JPO lama merupakan fasilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan JPO di sebelahnya adalah JPO integrasi yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek sebagai bagian dari fasilitas perpindahan penumpang antara stasiun LRT dan halte TransJakarta.

"Sebelum halte TransJakarta dipindahkan ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek, JPO eksisting juga menjadi akses langsung menuju halte. Namun setelah halte dipindahkan, akses menuju halte dilakukan melalui JPO integrasi yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek," kata Wenny, sapaan akrabnya.

Wenny menambahkan, JPO integrasi tersebut sebenarnya dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyeberang jalan. Fasilitas ini memiliki area tidak berbayar (unpaid area) sehingga siapa pun bisa memanfaatkannya tanpa harus menggunakan layanan LRT atau TransJakarta. Selain itu, JPO ini juga dilengkapi dengan lift untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan pengguna lainnya yang membutuhkan kemudahan.

"JPO integrasi terdapat area tidak berbayar (unpaid area) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menyeberang. Fasilitas ini telah dilengkapi dengan lift untuk memudahkan akses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lainnya yang membutuhkan kemudahan akses," ujarnya.

Menanggapi usulan untuk menyambungkan kedua JPO, Wenny menyebut rencana tersebut memerlukan kajian teknis dari pihak LRT Jabodebek sebagai pemilik sekaligus pengelola JPO integrasi. Pasalnya, terdapat perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 cm antara kedua JPO, sementara jarak keduanya hanya sekitar 60 cm.

"Kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk membangun tangga maupun ramp yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta standar aksesibilitas bagi pengguna," jelasnya.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas penyeberangan yang tersedia dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas," sambungnya.