Pemerintah Irak mengecam serangan gabungan militer Amerika Serikat dan Arab Saudi yang menargetkan kelompok bersenjata pro-Iran di wilayahnya. Serangan yang menewaskan dan melukai sejumlah warga Irak itu merupakan respons atas gempuran drone kelompok milisi terhadap kilang minyak Arab Saudi.
Dewan Keamanan Nasional Irak yang menggelar pertemuan darurat pada Rabu (29/7/2026) menyetujui rencana keamanan komprehensif untuk memperkuat kendali perbatasan dan mencegah pelanggaran kedaulatan. Dewan menegaskan bahwa wilayah Irak tidak boleh digunakan untuk mengancam negara-negara tetangga.
Serangan itu terjadi saat pemerintah Irak tengah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memverifikasi dan mengatasi kekhawatiran AS dan Arab Saudi atas serangan terhadap kilang minyak. Dewan yang dipimpin Perdana Menteri sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Ali Al-Zaidi juga menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk menempuh langkah diplomatik dan hukum berdasarkan hukum internasional dan Piagam PBB.
Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan Nasional Irak menolak semua tindakan permusuhan, apa pun pembenarannya. Irak juga menegaskan komitmennya terhadap perjanjian keamanan yang mengatur penarikan pasukan koalisi internasional pimpinan AS pada akhir September, serta memastikan bahwa kepemilikan senjata berada di tangan pemerintah secara eksklusif.
Artikel Terkait
Saudi Eksekusi Mati Pengedar Narkoba Residivis di Riyadh
Pakta Pertahanan Makkah: Apa Tujuan Sebenarnya di Balik Aliansi Turki, Pakistan, dan Arab Saudi?
Arab Saudi Bertransformasi: Dari Visi Ekonomi Menuju Kekuatan Geopolitik
Cokelat Bubuk dan Karbon Aktif RI Tembus Pasar Timur Tengah, Nilai Kesepakatan Rp3,5 Miliar