Zulhas Buka Suara soal Isu Kipas Angin Rp1,8 Triliun untuk Koperasi Desa

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan angkat bicara terkait polemik pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang anggarannya mencapai Rp1,8 triliun. Isu ini sebelumnya mencuat dalam rapat Komisi VI DPR.

Zulhas menegaskan seluruh alokasi anggaran proyek KDMP dilakukan secara transparan dan akan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Sekarang divalidasi oleh BPKP dan BPK. InsyaAllah kita lakukan dengan transparan dan terbuka," ujarnya saat rapat koordinasi KDMP di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7).

Menanggapi soal kipas angin, Zulhas menjelaskan bahwa pembangunan KDMP membutuhkan anggaran Rp4 juta per meter persegi. Setiap unit koperasi dibangun seluas 600 meter persegi atau 20x30 meter. Ia menegaskan pembiayaan dilakukan secara lump sum, yaitu metode pembayaran sekaligus tanpa dicicil atau dihitung berdasarkan rincian pengeluaran riil.

"Yang dibangun itu kan 600 meter, nilainya lump sum karena ada yang mahal sekali, menurut [Kementerian] PU itu Rp4 juta per meter, itu kalau Rp4 juta kali 600 meter Rp2,4 miliar," jelas Zulhas.

Meski demikian, Zulhas menyebut pihak TNI yang bertanggung jawab atas pembangunan KDMP mampu menekan anggaran hingga Rp1,6 miliar per unit, bahkan lebih rendah di daerah terpencil. "Dengan TNI itu bisa ditekan itu Rp1,6 [miliar], ada yang di bawah 1,6, tapi ada juga yang di atas 1,6, tapi rata-rata 1,6 [miliar]. Misalnya di Maluku, di Papua itu mahal sekali. Padahal dari PU itu bisa Rp4 juta, Rp2,4 miliar," tuturnya.

Untuk keperluan kendaraan masing-masing KDMP, Zulhas memperkirakan anggaran sekitar Rp1,1 miliar. Sehingga total kebutuhan per unit koperasi mencapai Rp2,7 miliar. "Rp300 juta sisanya itu ada untuk klinik, macam-macam, ya. Raknya," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Indonesia Joao Mota menanggapi isu pengadaan kipas angin tersebut. Ia meminta anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menyampaikan data yang akurat sebelum melontarkan pernyataan. Joao prihatin terhadap pernyataan yang tidak didasari data yang dapat dipertanggungjawabkan. "Kita prihatin ya khususnya melihat bahwa anggota dewan kita berani bicara di publik tanpa mendapatkan data-data yang prudent," ujarnya pada Seminar Nasional Koperasi Desa Merah Putih di Taman Mini Indonesia Indah, Kamis (16/7).