DPR Desak Audit Nasional Seluruh Lembaga Konservasi Usai Dugaan Korupsi di Kebun Binatang Surabaya

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah melakukan audit nasional terhadap tata kelola seluruh lembaga konservasi di Indonesia. Desakan ini muncul setelah terungkapnya dugaan korupsi anggaran pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Daniel menilai penyelewengan anggaran tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan satwa, mulai dari kekurangan gizi hingga kematian. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini dan menindak semua pihak yang terlibat.

“Perkara ini harus diusut secara tuntas karena menyangkut bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh mandat negara dalam melindungi satwa dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).

“Pelaku harus mendapat hukuman tegas, dan penegak hukum harus bisa menemukan semua pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut,” tegasnya.

Politikus Fraksi PKB itu menilai korupsi di lembaga konservasi merupakan persoalan serius karena satwa tidak dapat menyampaikan dampak yang mereka alami. Negara, menurut dia, bertanggung jawab memastikan seluruh anggaran konservasi digunakan sesuai peruntukannya.

Daniel juga mendorong pemerintah menjadikan kasus ini momentum memperbaiki tata kelola lembaga konservasi melalui audit nasional. Audit tidak hanya memeriksa administrasi keuangan, tetapi juga kualitas pakan, layanan kesehatan veteriner, serta standar kesejahteraan satwa.

“Pemerintah juga harus membangun sistem transparansi anggaran konservasi berbasis kinerja, sehingga belanja yang berkaitan dengan pakan satwa, layanan veteriner, pemeliharaan kandang, hingga program konservasi dapat diawasi secara lebih akuntabel,” kata Daniel.

“Reformasi tata kelola lembaga konservasi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kesejahteraan satwa benar-benar terjamin,” tegasnya.

Selain itu, Daniel meminta kementerian terkait memastikan kebutuhan pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya tetap terpenuhi selama proses hukum berjalan.

“Selain penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, pemerintah perlu memastikan kondisi satwa yang berada di Kebun Binatang Surabaya tidak menjadi korban lanjutan akibat perkara ini,” tutupnya.