Komisi IV DPR Desak Pengerahan Pasukan Pemadaman Masif untuk Atasi Karhutla

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah untuk segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif guna menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas di Sumatra dan Kalimantan. Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dinilai sudah sangat memprihatinkan, sementara upaya pemadaman yang ada masih terkendala keterbatasan anggaran dan cuaca ekstrem, terutama di lahan gambut.

"Kami mendesak agar pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif, dengan memperkuat operasi water bombing serta tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri," kata Daniel saat dihubungi, Kamis (20/8). Menurutnya, titik-titik api di lahan gambut harus menjadi prioritas karena berisiko tinggi menyebar ke kawasan sekitar, termasuk wilayah yang berdekatan dengan bandara.

Daniel juga mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran Rp 290,9 miliar yang telah disepakati untuk operasional pencegahan dan penanggulangan karhutla. Anggaran tersebut merupakan bagian dari kesimpulan rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Selasa (18/8). "Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," ujarnya.

Perlunya Komando Tunggal

Lebih lanjut, Daniel menilai penanganan karhutla saat ini membutuhkan koordinasi yang lebih terpusat. Ia mengusulkan agar penanganan karhutla ditangani oleh satu lembaga saja sehingga komando, pengambilan keputusan, dan penggunaan anggaran dapat lebih efektif. "Kami juga mendorong agar penanganan kebakaran hutan dan lahan ini ditangani cukup satu lembaga saja sehingga lebih terorganisir, terpusat serta anggaran pengendalian, pencegahan dapat maksimalkan tidak seperti saat banyak lembaga terpencar yang tidak satu komando," katanya.

Menurut Daniel, banyaknya lembaga yang terlibat tanpa satu komando berpotensi membuat respons pemerintah menjadi lambat. Padahal, kebakaran sudah menyebar ke berbagai wilayah. "Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana, rapat koordinasinya yang panjang ini yang menyebabkan lambatnya penanganan, cukup satu lembaga yang tunjuk, sehingga lebih efisien, cepat mengambil keputusan," tegasnya.

Keselamatan Petugas dan Modifikasi Cuaca

Selain memperkuat operasi pemadaman, Daniel meminta keselamatan petugas di lapangan menjadi perhatian serius. Pemerintah diminta memastikan seluruh personel memiliki alat pelindung diri yang memadai, termasuk masker respirator standar. Pemeriksaan kesehatan berkala serta skema kompensasi dan jaminan risiko kerja juga dinilai perlu diberikan kepada petugas yang terpapar asap dalam durasi lama.

Daniel juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Menurutnya, teknologi tersebut perlu segera dijalankan ketika masih terdapat potensi awan hujan. "Kami mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca (teknologi modifikasi cuaca/hujan buatan) melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN, mengingat opsi ini perlu dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau memuncak," ujarnya.

Penegakan Hukum dan Dampak Luas

Di samping penanganan darurat, Daniel meminta pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan karhutla, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. "Kami juga menuntut penegakan hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih terhadap semua pihak, baik yang sengaja maupun lalai, sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.

Menurut dia, dampak karhutla kini telah meluas dari persoalan lingkungan menjadi persoalan kesehatan dan ekonomi. Kabut asap juga telah memunculkan dampak lintas batas dan menjadi perhatian negara tetangga seperti Singapura. Di Kalimantan Barat, kondisi kualitas udara yang buruk bahkan membuat sejumlah sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak diliburkan untuk mengurangi paparan asap terhadap anak-anak.

Desakan Daniel tersebut disampaikan dua hari setelah Komisi IV DPR menggelar rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Selasa (18/8). Dalam rapat itu, Komisi IV meminta pemerintah memperkuat pencegahan agar karhutla tidak semakin meluas. Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman sebelumnya menegaskan pemerintah tidak boleh kalah cepat dibandingkan munculnya titik api. Dia meminta langkah pencegahan diperkuat, termasuk di wilayah rawan karhutla di luar provinsi yang selama ini menjadi prioritas penanganan.