BGN Larang Dapur Makan Bergizi Gratis Pakai MinyaKita dan Gas Bersubsidi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melarang keras pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan barang subsidi seperti MinyaKita, gas elpiji 3 kilogram, dan beras SPHP untuk memasak menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Larangan itu disampaikan dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

"Tidak boleh ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP. Tidak boleh," tegas Sudaryono.

Ia meminta masyarakat turut mengawasi pelaksanaan program MBG, termasuk melaporkan temuan di media sosial yang memperlihatkan dapur SPPG menggunakan barang subsidi. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan surat teguran hingga peringatan keras jika pengelola tetap membandel.

Dapur Nakal Terancam Ditutup

"Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosmed silakan dilaporkan, dapur mana menggunakan Minyakita, itu nanti kita akan beri surat, bahkan kita beri teguran surat peringatan. Kalau memang ngeyel, bandel, ya kita tutup dapurnya. Tidak boleh memakai barang subsidi," ujarnya.

Selain melarang pemakaian barang subsidi, Sudaryono menegaskan program MBG juga harus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat peternak dan petani. Ia mencontohkan saat harga telur di kandang anjlok jauh di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP), kepala dapur tetap diminta membeli sesuai harga acuan.

"Termasuk misalnya kemarin harga telur turun, harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, itu kemudian jatuh sampai Rp 12.000-Rp 15.000. Maka kepala dapur harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk memastikan stabilisasi harga, peternak tidak dirugikan," paparnya.

Sudaryono menekankan bahwa program MBG bukan sekadar mengejar rasa atau porsi, melainkan kecukupan gizi yang aman bagi penerima manfaat. "Sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupi gizinya yang menjadi tolok ukurnya," katanya.

Ia menambahkan, pengelola dapur yang tidak memenuhi standar kualitas tidak akan ditoleransi karena program itu berkaitan langsung dengan kesehatan penerima manfaat.