Foto anak-anak tengah menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan ruang kelas yang reyot memicu reaksi keras dari pengamat. Alih-alih mengecam media yang memuat gambar tersebut, publik diminta untuk melihat akar persoalan: kondisi sekolah yang memprihatinkan.
Dalam cuitannya, Ahmad Arif menegaskan bahwa yang keliru bukan foto atau media yang menampilkannya, melainkan sikap negara yang lebih marah pada cermin ketimbang pada wajah yang dipantulkan. Menurutnya, foto itu bukan penghinaan terhadap negara, melainkan esensi jurnalisme untuk menghadirkan kenyataan yang penuh kontradiksi.
"Pers seharusnya bukan humas pemerintah. Tugasnya bukan memoles citra kekuasaan, melainkan mengawasi penggunaan kekuasaan," tulisnya. Ia mengingatkan bahwa dalam tradisi demokrasi, media menjalankan fungsi watchdog, termasuk membuka keburukan yang ingin disembunyikan dari publik.
Ironi dalam foto itu, lanjut Arif, bukan hasil rekayasa wartawan. Yang menciptakan ironi adalah kenyataan: anak-anak menerima makanan bergizi di depan ruang kelas yang reyot. Jika ada yang terasa memalukan, sumber rasa malu adalah kondisi yang terekam kamera, yang berasal dari kebijakan negara yang keliru.
Mengecam media karena menampilkan ironi semacam itu, menurutnya, menunjukkan wajah junta otoriter. "Seolah pers hanya boleh menampilkan keberhasilan pemerintah, sementara kegagalan harus disembunyikan. Padahal demokrasi justru membutuhkan kritik agar kebijakan terus diperbaiki," ujarnya.
Arif menambahkan bahwa selama sekolah rusak masih berdiri, guru-guru sengsara, dan MBG beracun hingga jadi makanan bebek, publik akan terus memiliki alasan untuk mengabadikan paradoks pembangunan.
Artikel Terkait
Kepala BGN Sidak Dapur Makan Bergizi Gratis, Ingatkan Petugas Bekerja Pakai Hati
Kepala BGN Inspeksi Mendadak Dapur Makan Bergizi Gratis di Bogor
Stafsus Wapres Dukung Pembenahan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Menkeu: Anggaran Makan Gratis Bisa Lebih Hemat Jika Siswa Mampu Tak Lagi Jadi Penerima