Pendukung Prabowo Kritik MBG: Banyak Makanan Terbuang, Guru Honorer Terabaikan

Azwar Siregar, seorang pendukung militan Prabowo Subianto, justru melontarkan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Ia menilai program tersebut kerap tidak tepat sasaran dan justru menimbulkan pemborosan di tengah kondisi fiskal negara yang masih bergantung pada utang.

Menurut Azwar, MBG sejatinya merupakan program yang baik dan bahkan menjadi kewajiban negara sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun, dalam praktiknya, ia menyoroti banyaknya makanan MBG yang terbuang sia-sia karena tidak dimakan oleh siswa.

"Saya yakin 50 persen anak-anak sekolah kita sangat bahagia dengan adanya MBG. Tapi ada 50 persen lagi yang tidak peduli dengan ada atau tidak adanya MBG. Nah, 50 persen inilah yang saya anggap salah sasaran," ujarnya.

Azwar menekankan bahwa Indonesia belum berada pada posisi yang bisa menghambur-hamburkan uang. Ia menyoroti masih menumpuknya utang pemerintah dan ironisnya, kesejahteraan guru, terutama guru honorer, belum mengalami perbaikan berarti. Ia mengusulkan agar dana MBG yang tidak tepat sasaran dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

"Andai saja dana MBG yang salah sasaran tadi dialihkan buat kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer, apa ngga makin berkah dan membaik kualitas pendidikan bangsa kita," katanya.

Ia juga menyoroti kondisi gedung sekolah yang hampir rubuh di satu sisi, sementara di sisi lain dapur MBG berdiri megah. "Sangat miris melihat makanan MBG yang menumpuk terbuang, di sisi lain masih banyak guru-guru honorer cuma terima gaji di bawah 1 juta per bulan. Bahkan ada yang cuma 200 ribuan," ujarnya.

Azwar menilai dunia pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indikatornya, menurut dia, adalah kesejahteraan guru honorer dan P3K yang masih rendah. "Selama gaji tukang cuci omprengan MBG lebih tinggi dari gaji guru honorer, berarti ada yang salah dengan dunia pendidikan kita," tegasnya.

Ia juga mengkritik biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal. Menurutnya, perguruan tinggi negeri (PTN) sejak berubah status menjadi badan usaha telah berperilaku seperti perusahaan yang mengutamakan bisnis. "Anak lulus perguruan tinggi, jangan senang dulu. Bayar UKT mungkin sanggup, tapi siap-siap ambil pinjaman ke bank buat bayar IPI atau uang pangkalnya. Jumlahnya bisa belasan sampai ratusan juta," ungkapnya.

Azwar bahkan sempat berpikir untuk menguliahkan anaknya ke Malaysia karena biaya kuliah di sana dinilai lebih murah, meski nilai tukar rupiah yang terus melemah menjadi kendala. Ia juga menyoroti kasus jaksa yang memiliki brankas berisi emas puluhan kilogram dan uang ratusan miliar sebagai gambaran ketimpangan.

Ia menduga proyek MBG terus berjalan tanpa evaluasi karena banyak dapur MBG dimiliki oleh pejabat yang diuntungkan. "Coba lebih serius lah dibenahi MBG-nya. Bila perlu stop dululah sementara. Bikin kajian yang komprehensif dan libatkan akademisi. Jangan malah libatkan TNI dan Polisi," pungkasnya.