AS dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Nuklir Sipil dengan Jaminan Nonproliferasi

Pemerintah Amerika Serikat dan Arab Saudi resmi menandatangani kesepakatan kerja sama nuklir sipil. Washington menegaskan perjanjian ini dilengkapi jaminan ketat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi nuklir.

Kesepakatan diumumkan pada Rabu (22/7/2026) di tengah meningkatnya ketegangan AS dengan Iran terkait program nuklir Teheran. Departemen Energi AS menyebut dua perjanjian ditandatangani: kerja sama "penggunaan nuklir secara damai" dan "pengamanan bilateral". Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman membubuhkan tanda tangan.

"Bersama-sama, kedua perjanjian ini meletakkan landasan hukum bagi kemitraan bernilai miliaran dolar selama puluhan tahun yang memajukan beberapa tujuan ekonomi dan strategis prioritas, termasuk nonproliferasi nuklir," demikian pernyataan Departemen Energi AS.

Meski isi naskah tidak dipublikasikan penuh, laporan Wall Street Journal menyebut kesepakatan itu berpotensi membuka jalan bagi perusahaan AS untuk membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi. Departemen Energi enggan berkomentar soal hal tersebut.

Perjanjian ini selanjutnya akan diajukan ke Kongres AS. Badan legislatif yang dikuasai Partai Republik diproyeksikan kecil kemungkinan memblokirnya. Sebelumnya, anggota parlemen dari kedua partai dan pejabat Israel sempat menolak proyek ini karena khawatir Arab Saudi bisa mengalihkannya untuk senjata nuklir.

Arab Saudi, seperti Iran, telah lama menegaskan haknya atas program nuklir sipil. Tahun lalu, Riyadh menandatangani pakta pertahanan dengan Pakistan, negara pemilik senjata nuklir. Washington juga berupaya mengintegrasikan perjanjian ini ke dalam strategi geopolitik yang lebih luas: mendorong normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel.

Kekhawatiran Proliferasi

AS sebelumnya menandatangani perjanjian nuklir dengan Uni Emirat Arab pada 2009, di mana UEA sepakat tidak melakukan pengayaan uranium mandiri. Pada Mei lalu, sebuah drone menghantam generator di dekat PLTN Barakah milik UEA, satu-satunya fasilitas nuklir di dunia Arab, dan memicu kebakaran.

Para pembuat kebijakan khawatir jika Iran berhasil memproduksi senjata nuklir, hal itu akan memicu perlombaan senjata di kawasan Teluk. Namun, Menteri Energi AS Chris Wright menepis kekhawatiran tersebut. "Yakinlah, perjanjian ini menjunjung tinggi standar tertinggi keselamatan nuklir dan nonproliferasi, sekaligus mengandalkan teknologi serta ilmuwan nuklir terbaik dunia yang dirancang langsung di Amerika Serikat," ujarnya.

Kesepakatan ini ditandatangani berdasarkan Bagian 123 Undang-Undang Energi Atom AS. AS memiliki perjanjian serupa dengan lebih dari 50 negara, meski dengan cakupan bervariasi. Para pengamat menilai kesepakatan ini sudah dipersiapkan lama, namun potensi risiko pengayaan uranium tetap disorot.

"Akan menjadi sebuah kesalahan jika mengizinkan Arab Saudi memiliki kemampuan pengayaan uranium," kata Matthew Kroenig dari Atlantic Council. "Washington sudah tepat memperkuat hubungannya dengan Riyadh, tetapi tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan standar nonproliferasi senjata nuklir yang efektif."

Sementara itu, Jennifer T. Gordon, Direktur Nuclear Energy Policy Initiative di Atlantic Council, mengapresiasi perjanjian tersebut sebagai pencapaian strategis. "Arab Saudi telah memperjelas bahwa mereka akan membeli teknologi energi nuklir dan memulai program nuklir sipil. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah mereka akan bekerja sama dengan AS dan sekutunya, atau beralih ke Rusia dan China," pungkasnya.