Menkeu Buka Opsi Ubah Status KEK di Bali untuk Pembangunan Pusat Keuangan Internasional

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan perubahan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bali untuk mendukung pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Meski Undang-Undang PFII melarang kawasan berstatus KEK menjadi lokasi PFII, Purbaya menilai hal itu bukan kendala karena status KEK dapat diubah jika diperlukan.

“Jadi KEK dikecualikan, kalau untuk saya sih KEK pun kan bisa diubah statusnya, kalau enggak oke. Tapi jadi sebetulnya lebih fleksibel. Undang-Undang enggak boleh KEK kan, masih ngotot nih, tapi yang status KEK bisa diubah, yang penting enggak boleh double gitu. Jadi enggak masalah,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Pemerintah belum menetapkan lokasi final PFII. Keputusan akan didasarkan pada proposal yang paling layak, termasuk kemungkinan membubarkan status KEK jika kawasan tersebut dinilai paling sesuai untuk pengembangan pusat keuangan internasional.

“Tapi pada dasarnya kita akan lihat yang terbaik seperti apa, yang jelas di situ harus infrastrukturnya bisa dibangun dengan mudah atau sudah ada sebagian dan tempatnya menarik bagi investor asing yang banyak uang untuk datang,” ujar dia.

Sejumlah lokasi di Bali masuk dalam pembahasan, antara lain Kura Kura Bali dan Sanur. Namun, seluruh usulan masih dievaluasi dan belum ada keputusan resmi.

“Ada beberapa nama, ada yang dari utara, ada yang Kura Kura, ada yang Sanur, ada yang ini. Tapi kan belum clear proposal yang jelas seperti apa. Nanti kita lihat yang paling masuk akal, yang paling cepat bisa dijalankan, dan yang paling murah cost buat negara, yang paling bisa mendatangkan investor asing atau orang datang menaruh uang di situ, itu yang akan kita pilih,” jelas Purbaya.

Purbaya juga menepis anggapan bahwa penentuan lokasi sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Proses tersebut akan melibatkan tim penilai agar menghasilkan keputusan yang optimal.

“Bukan preferensi dari saya, nanti memang enggak sendirian saya. Belagu aja tadi Menteri Keuangan yang nentuin, tapi enggak sendirian, pasti ada tim yang menilai itu supaya hasilnya optimal. Jadi bukan preferensi dari saya, bukan loh,” tegasnya.