Kemendagri Pastikan Penanganan Tuberkulosis Masuk Prioritas Perencanaan dan Anggaran Daerah

Kementerian Dalam Negeri memastikan penanganan tuberkulosis menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra perangkat daerah, hingga APBD. Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap percepatan eliminasi tuberkulosis di Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan di Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/7/2026). Ia meninjau pelaksanaan skrining tuberkulosis terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis.

"Kami dari Kementerian Dalam Negeri akan melihat secara langsung apakah masalah penanganan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan anggaran, RPJMD, RKPD, kemudian juga Renstra perangkat daerah, dan APBD itu sendiri," katanya.

Menurut Wiyagus, penanggulangan tuberkulosis merupakan pengejawantahan Asta Cita keempat yang berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Asta Cita keempat menjadi kunci dalam mewujudkan Asta Cita lainnya.

"Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan eliminasi tuberkulosis. Ini dimulai dari yang terdepan, dari desa. Karena memang target kita dari yang terbawah RT/RW, PKK semua dilibatkan," tuturnya.

Selain penguatan perencanaan, Wiyagus menekankan pentingnya data akurat. Pemerintah daerah perlu segera memenuhi kebutuhan data yang diminta Kementerian Kesehatan untuk mempercepat distribusi obat-obatan.

"Kita berperang, tanpa data yang lengkap ya tidak mungkin bisa mengalahkan musuh yang akan kita hadapi. Kekuatan kita apa? Kekuatan kita jelas yang ada di sini adalah kekuatan kita dari segi SDM," tambahnya.

Kemendagri mendukung penuh penanganan tuberkulosis di daerah. Karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah tidak perlu ragu menjalankan berbagai kebijakan penanganan tuberkulosis.

Wiyagus menegaskan, seluruh program pemerintah merupakan pengejawantahan amanat konstitusi. Di sisi lain, pemerintah perlu mewaspadai dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok logistik, termasuk alat kesehatan dan obat-obatan.

"Khususnya terkait dengan distribusi obat-obatan tertentu yang memang masih impor. Nah, di sinilah kita semua harus tetap kritis terhadap lingkungan yang terjadi di dunia dan waspada. Negara terus berupaya memberikan yang terbaik kepada rakyat, seperti yang sudah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus; Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas; Direktur Utama RSUP H. Adam Malik, Zainal Safri; Direktur RSUD Dr. Pirngadi, Suhartono; serta jajaran Forkopimda Provinsi Sumut dan Kota Medan.