Menkeu Purbaya Tegaskan Dana AIIB USD17 Miliar Bukan Utang, Melainkan Skema Pembiayaan Proyek

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa komitmen pendanaan senilai USD17 miliar atau setara Rp303,04 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) bukanlah utang negara, melainkan skema pembiayaan proyek. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik yang mungkin menganggap dana sebesar itu akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menurut Purbaya, dana yang berasal dari lembaga keuangan multilateral tersebut akan dialokasikan secara selektif untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional yang memiliki nilai komersial dan profitabilitas tinggi. Keunggulan utama dari kerja sama ini terletak pada struktur tingkat suku bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan modal dari investor komersial biasa, serta kepemilikan aset yang sepenuhnya jatuh ke tangan pemerintah Indonesia.

"AIIB itu kan ngasih USD17 miliar bukan utang, itu proyek financing sebetulnya. Jadi, sebenarnya kalau saya bilang nih seperti orang investasi ke sini, kita mulai investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa, dan barangnya jadi milik kita," ujar Purbaya dalam acara media briefing di kantornya, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa batas penyerapan komitmen dana tersebut memiliki masa transisi yang panjang hingga tahun 2029. Namun, jika kabinet telah mengunci target proyek spesifik yang membutuhkan injeksi modal, dana tersebut dapat langsung dicairkan tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

Cakupan pendanaan ini tidak terbatas pada sektor infrastruktur fisik dasar. Pihak AIIB dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk masuk ke proyek jalan tol Trans-Sumatera serta lini bisnis lain yang menguntungkan.

"(Bukan cuma proyek infrastruktur), proyek-proyek lain yang menguntungkan. Mereka udah bilang ada jalan tol di Sumatera. Nanti kita cari proyek mana yang kita butuh uang," kata Purbaya.

Bendahara negara membidik dana AIIB ini sebagai instrumen alternatif untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan makro. Purbaya bahkan membuka peluang memanfaatkan dana ini sebagai penopang likuiditas bagi investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Itu lebih bagus. Nanti kalau misalnya Danantara yang enggak punya uang, bisa lewat saya, saya invest lewat situ. Jadi pembangunan kita dibiayain seperti investor masuk, tapi punya kita akhirnya. Kalau investor asing masuk, mereka pinjam uang sana kan. Dia bayar bunga dan barangnya punya investor itu. Jadi untung, bukan rugi," ungkap Purbaya.

Sebagai langkah nyata penguatan kemitraan, AIIB berencana mendirikan kantor cabang representatif di Indonesia yang diorientasikan untuk melayani wilayah Asia Tenggara. Untuk memuluskan rencana tersebut, Kementerian Keuangan berkomitmen menghibahkan aset-aset properti milik negara yang saat ini dalam status menganggur untuk disulap menjadi markas operasional AIIB di Jakarta dengan target operasional pada Juni tahun depan.

"Kita janji ke mereka akan sediakan tanah dan bangunan untuk mereka pakai. Saya juga punya aset-aset yang enggak ke pakai. Enggak apa-apa biar mereka punya kantor cabang di sini sehingga ASEAN dilayani dari Jakarta. Maunya saya begitu," imbuh Purbaya.

Komitmen kerja sama jangka panjang ini merupakan salah satu hasil nyata dari rangkaian kunjungan kerja bilateral Purbaya ke Beijing, China, beberapa waktu lalu. Pendanaan ini secara resmi diikat ke dalam skema Multi-Year Rolling Pipeline untuk periode pengawasan tahun 2025-2029.

Pemerintah optimistis masuknya institusi finansial sekelas AIIB ke dalam struktur pembiayaan domestik akan mempercepat eksekusi proyek strategis nasional tanpa mengganggu keberlanjutan stabilitas fiskal APBN.

"Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar USD17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara 2025-2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," kata Purbaya.