Pemerintah Naikkan Plafon KUR Perumahan Jadi Rp50 Triliun, Serapan Tembus 54 Persen

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memutuskan untuk menambah alokasi anggaran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dari semula Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun pada tahun ini. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah menilai animo masyarakat dan daya serap dari sisi pengembang maupun pembeli rumah menunjukkan tren positif.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa keputusan ini didasarkan pada capaian realisasi program yang telah melampaui setengah dari target awal. Hingga 20 Juni 2026, dari plafon Rp36 triliun yang sebelumnya ditetapkan, dana yang terserap mencapai sekitar Rp19,24 triliun atau setara dengan 54 persen.

“Jadi ini (program KUR Perumahan) sudah 54 persen pencapaiannya (terserap), untuk itu dinaikkan dari yang tadinya Rp36 triliun, diputuskan menjadi Rp50 triliun,” kata pria yang akrab disapa Ara itu di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (22/6/2026).

Berdasarkan data yang dilaporkan, jumlah total debitur yang telah menerima manfaat mencapai 91.045 orang. Rinciannya, sebanyak 2.271 debitur merupakan pengembang, sementara 88.774 debitur lainnya adalah pembeli rumah. Angka ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya mendorong sisi permintaan, tetapi juga memperkuat sisi suplai di sektor properti.

Dari sisi penyaluran pembiayaan melalui perbankan, realisasi hingga 20 Juni 2026 tercatat sebesar Rp19,2 triliun. Kelompok bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih mendominasi dengan kontribusi mencapai Rp17,933 triliun, atau setara 93,21 persen dari total penyaluran. Sementara itu, dari jumlah penerima manfaat, Himbara telah melayani 88.931 debitur, atau 97,68 persen dari total keseluruhan.

Di antara anggota Himbara, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp10,180 triliun, atau 52,91 persen dari total penyaluran. Posisi berikutnya ditempati PT Bank Tabungan Negara (BTN) dengan realisasi Rp3,65 triliun atau 18,97 persen. PT Bank Negara Indonesia (BNI) menyalurkan Rp2,027 triliun atau 10,54 persen, diikuti PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp1,057 triliun atau 5,5 persen, serta PT Bank Mandiri sebesar Rp1,016 triliun atau 5,28 persen.

Di sisi lain, kelompok bank pembangunan daerah (BPD) membukukan realisasi sebesar Rp936,171 miliar atau 4,87 persen dari total penyaluran. Jumlah debitur yang dilayani mencapai 1.994 orang, atau 2,19 persen dari total debitur. Bank Jateng menjadi bank daerah dengan realisasi tertinggi, yakni Rp652,981 miliar atau 3,39 persen dari total capaian. Disusul oleh BPD Bali sebesar Rp126,535 miliar, Bank Jatim Rp85,425 miliar, Bank Jabar Rp52,69 miliar, dan Bank Sumut Rp7,86 miliar.

Adapun kelompok bank swasta mencatatkan realisasi Rp370,704 miliar atau 1,93 persen dari total penyaluran. Jumlah debitur yang memperoleh pembiayaan melalui bank swasta tercatat sebanyak 120 orang, atau 0,13 persen dari total debitur. Kontribusi terbesar pada kelompok ini berasal dari Bank Nobu dengan realisasi Rp355,794 miliar, diikuti Bank Artha Graha Internasional sebesar Rp13,5 miliar, dan Bank Mandiri Taspen sebesar Rp1,41 miliar.

Data tersebut mempertegas dominasi peran Himbara dalam penyaluran pembiayaan, baik dari sisi nilai maupun jumlah debitur. Dengan porsi lebih dari 93 persen terhadap total realisasi dan hampir 98 persen terhadap total debitur, bank-bank pelat merah masih menjadi tulang punggung utama dalam mendukung penyaluran program pembiayaan hingga pertengahan Juni 2026.