Kampung Pancasila Surabaya Dinilai Perlu Penguatan Fasilitas dan Pasar untuk Tekan Volume Sampah

Program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah Kota Surabaya dinilai memiliki potensi besar untuk menjawab dua persoalan perkotaan sekaligus: menekan volume sampah dan meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, inisiatif ini dinilai masih memerlukan penguatan signifikan, terutama dalam hal penyediaan fasilitas, pendampingan teknis, serta jaminan akses pasar agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada tahap pemilahan semata.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengungkapkan bahwa Kampung Pancasila yang saat ini telah diterapkan di seluruh wilayah kota memiliki empat fokus utama. Keempat pilar tersebut mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan penguatan nilai gotong royong di tengah masyarakat.

Menurut Bahtiyar, upaya pendampingan pengelolaan sampah sejatinya sudah berjalan. Warga telah didorong untuk memilah sampah plastik, kertas, maupun organik. Meski demikian, masih terdapat celah yang menghambat efektivitas program, yakni minimnya fasilitas penampungan untuk sampah yang telah dipilah.

"Kalau masalah lingkungan ini sebenarnya sudah dilakukan pendampingan. Warga diminta memilah sampah plastik, kertas, maupun organik. Tetapi saya melihat masih ada kelemahan, yakni belum adanya fasilitas tempat untuk menampung sampah yang sudah dipilah," kata Bahtiyar dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menilai persoalan sampah perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, volume sampah di Surabaya mencapai angka 1.000 hingga 1.500 ton per hari. Ia pun mendorong Pemerintah Kota, melalui Dinas Lingkungan Hidup maupun dana kelurahan, untuk segera menyediakan fasilitas pendukung yang memadai. Apabila kemampuan anggaran daerah terbatas, pengadaan sarana tersebut dapat melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Bahtiyar menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti pada ajakan memilah sampah. Warga juga perlu mendapatkan pembinaan dan praktik langsung agar limbah yang dikelola mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi.

"Jangan sampai warga hanya disuruh memilah dan mengelola sampah, tetapi tidak ada dampak ekonominya. Pemerintah kota harus memberikan edukasi, pembinaan, bahkan alat pencacah atau alat pengolahan sehingga sampah ini bisa menjadi produk yang bernilai ekonomis," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan pasar bagi produk hasil pengolahan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Langkah itu dinilai krusial agar warga tidak kesulitan memasarkan hasil olahannya.

"Ketika sudah menjadi nilai ekonomis, saya berharap sudah ada pasar yang ditunjuk. Jangan sampai mereka mencari-cari lagi. Pemerintah kota harus bekerja sama dengan pihak ketiga agar hasil pengelolaan sampah warga bisa terserap," katanya.

Bahtiyar mengusulkan agar konsep ini dimulai melalui percontohan di tingkat rukun warga (RW). Sebagian besar RW di Surabaya, menurutnya, sudah memiliki sekretariat yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan pengolahan sampah berbasis masyarakat.

"Kita tidak bisa langsung di 1.300 RW. Bisa dimulai dari beberapa RW percontohan dulu. Kalau berhasil, bertahap bisa diperluas. Karena hampir 90 persen RW di Surabaya sudah memiliki sekretariat yang bisa menjadi pusat edukasi," jelasnya.

Di sisi lain, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendampingi Kampung Pancasila hingga tingkat rukun tetangga (RT) juga perlu diperkuat. Bahtiyar menekankan bahwa pendampingan tidak cukup hanya berupa sosialisasi, melainkan harus sampai pada tahap produksi yang bernilai jual.

"Kalau hanya diminta mengumpulkan, warga akan acuh. Tapi kalau ada pengelolaannya dan menjadi nilai ekonomis, saya yakin warga akan berebut untuk mengelola sampah. Karena banyak turunannya, tidak hanya botol plastik, tapi juga sisa makanan, bahkan puntung rokok pun bisa diolah," terangnya.

Bahtiyar berharap tahun 2026 menjadi momentum penyusunan model pengelolaan berbasis Kampung Pancasila. Dengan demikian, mulai tahun 2027 program tersebut dapat diterapkan serentak untuk menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Semangat kami, Kampung Pancasila ini jangan hanya menjadi gerakan edukasi. Tetapi juga menjadi gerakan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan yang hasilnya bisa dinikmati langsung oleh warga," pungkasnya.