Rehabilitasi Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera Capai 47 Persen, Petani Mulai Kembali Garap Sawah

Upaya pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat bencana di tiga provinsi di Sumatera Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan menggembirakan. Sejumlah petani mulai kembali menggarap sawah mereka seiring dengan kemajuan rehabilitasi lahan yang terus berjalan.

Meskipun demikian, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program. Langkah ini dinilai penting agar manfaat pemulihan dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas, terutama para petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan sektor pertanian menjadi prioritas utama. Menurutnya, sektor ini terkait langsung dengan penghidupan masyarakat dan ketahanan pangan di wilayah yang terdampak bencana.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Senin (22/6/2026), progres rehabilitasi sawah di sejumlah wilayah mencatatkan angka yang signifikan. Sumatera Barat menempati posisi tertinggi dengan capaian rehabilitasi mencapai 97,56 persen, disusul Sumatera Utara sebesar 58,88 persen.

Sementara itu, di Aceh, rehabilitasi lahan baru mencapai 47 persen. Secara keseluruhan, total lahan yang berhasil dipulihkan mencapai 14.799 hektar dari total area terdampak seluas 31.464 hektar.

Menurut Tito, tingkat kerusakan lahan sawah yang masif membuat percepatan rehabilitasi menjadi sangat krusial. Ia menekankan bahwa langkah ini diperlukan agar petani segera bisa kembali berproduksi dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih lebih cepat.

“Pak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) minta tolong kepada saya agar kepala dinas pertanian betul-betul memanfaatkan anggaran yang telah disalurkan Kementerian Pertanian,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian telah menyalurkan anggaran rehabilitasi lahan pertanian sebesar Rp877,12 miliar. Dukungan tersebut turut diperkuat dengan tambahan anggaran dari pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.

Tito memberikan apresiasi kepada daerah yang telah menunjukkan percepatan rehabilitasi. Namun, ia juga menyoroti daerah yang masih terkendala urusan administratif. Ia meminta agar proses birokrasi disederhanakan tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.

“Ada daerah yang sudah jalan. Ada juga yang lambat karena masih studi. Bagus untuk akuntabilitas, tetapi tolong agak cepat karena para petani menginginkan cepat. Kami juga sudah dorong anggarannya,” tegasnya.

Tito memastikan bahwa pemerintah pusat bersama Kementerian Pertanian telah menyiapkan dukungan anggaran dan skema pemulihan yang memadai. Dengan sokongan tersebut, pelaksanaan di lapangan diharapkan dapat bergerak jauh lebih cepat.

“Pak Menteri Pertanian sudah menyalurkan lebih dari Rp800 miliar dan sekarang mendapat tambahan Rp2,6 triliun. Jadi, persoalan persawahan sebetulnya tidak menjadi masalah apabila pelaksanaannya bisa lebih cepat,” pungkas Tito.