Tata Kelola Daerah Ternyata Lebih Tentukan Usia Harapan Hidup daripada Tingkat Kekayaan, Studi Ungkap

Sebuah temuan menarik muncul dari analisis data tata kelola pemerintahan di Indonesia: dua daerah dengan tingkat ekonomi yang relatif rendah, yakni Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sukabumi, justru mencatatkan angka harapan hidup warganya yang melampaui rata-rata daerah setara. Fenomena ini membalikkan asumsi umum yang selama ini mengaitkan kemakmuran ekonomi semata dengan kualitas hidup masyarakat. Kedua kabupaten tersebut tidak memiliki pendapatan domestik regional bruto per kapita yang tinggi, namun berhasil menunjukkan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik.

Pola serupa ternyata berlaku secara konsisten di seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini terungkap dari hasil pengukuran menggunakan alat analisis berbasis data baru bernama Regional Government Success Scorecard (RGSS). Instrumen yang dikembangkan oleh Chandler Governance Group (CGG) dengan dukungan Gates Foundation dan diterapkan bersama Universitas Indonesia ini mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan daerah merupakan prediktor yang jauh lebih kuat terhadap usia harapan hidup warga dibandingkan tingkat kekayaan wilayah tempat mereka tinggal.

Proyek percontohan ini memanfaatkan data tahun terbaru yang tersedia dari berbagai sumber, terutama tahun 2024, dengan mengolah hampir 18.000 titik data. Sumber data tersebut berasal dari lembaga pemerintah Indonesia, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Data menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari sekitar Rp7 juta per orang di Kabupaten Puncak Jaya hingga lebih dari Rp260 juta di Kota Surabaya. Secara umum, logika sederhana mungkin menduga bahwa kekayaan suatu daerah akan sangat menentukan lamanya usia warganya. Namun, korelasi antara PDB per kapita dan harapan hidup hanya mencapai angka 0,32 sebuah hubungan positif yang tergolong moderat.

Sementara itu, kemampuan tata kelola pemerintah daerah terbukti menjadi prediktor yang lebih kuat. RGSS mengukur kemampuan ini melalui empat dimensi utama: Akuntabilitas, yang mencakup perlindungan anti-korupsi dan standar etika; Manajemen Keuangan, yang meliputi pengumpulan pendapatan, pelaksanaan anggaran, dan tata kelola pengadaan; Pelayanan Publik, yang menilai kualitas dan efisiensi layanan administrasi lini depan; serta Teknologi dan Inovasi, yang mengukur adopsi teknologi digital dan inovasi administrasi. Di seluruh 514 yurisdiksi, dimensi Teknologi dan Inovasi berkorelasi dengan harapan hidup sebesar 0,63 angka yang hampir dua kali lipat lebih kuat dibandingkan hubungan antara PDB dan harapan hidup. Pola ini konsisten di seluruh kumpulan data.

Dari keempat dimensi yang diukur, Manajemen Keuangan dan Akuntabilitas menjadi yang terkuat. Keduanya memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan harapan hidup dibandingkan dengan kekayaan daerah. Dengan demikian, kesimpulan yang muncul adalah bahwa kualitas tata kelola, bukan kekayaan suatu wilayah, merupakan faktor yang paling dapat diandalkan untuk memprediksi berapa lama seseorang dapat hidup.

Kabupaten Lamongan di Jawa Timur menjadi salah satu contoh nyata dari pola ini. PDB per kapita daerah tersebut berada di peringkat persentil ke-31 secara nasional. Namun, dalam hal Teknologi dan Inovasi, Lamongan melesat ke persentil ke-98, sementara untuk Akuntabilitas berada di persentil ke-80, dan harapan hidup warganya menempati persentil ke-90. Hal serupa terjadi di Kabupaten Sukabumi. Meskipun PDB per kapitanya hanya berada di persentil ke-18, daerah ini unggul dalam Teknologi dan Inovasi (persentil ke-96), Manajemen Keuangan (persentil ke-93), dan harapan hidup (persentil ke-95). Di kedua kabupaten tersebut, kekuatan tata kelola yang mencakup lebih dari satu kemampuan terbukti mampu mendorong indikator kesehatan yang lebih baik, meskipun keduanya menghadapi hambatan ekonomi struktural.

Meski demikian, para peneliti mengingatkan bahwa bukti yang ada saat ini masih bersifat korelasi, bukan bukti sebab-akibat murni. Kekayaan suatu daerah memang terkait dengan beberapa kemampuan tata kelola, sehingga angka-angka yang ada belum sepenuhnya dapat mengisolasi pengaruh masing-masing faktor. Namun, untuk dimensi Teknologi dan Inovasi, hubungan dengan harapan hidup tetap berlaku bahkan setelah memperhitungkan faktor kekayaan. Menariknya, asosiasi ini tampak spesifik pada bidang kesehatan. Kemampuan tata kelola yang sama hanya memiliki sedikit kaitan dengan indikator pendidikan atau pekerjaan, di mana kondisi ekonomi justru memegang peran lebih penting. Angka harapan hidup sendiri mencerminkan banyak pengaruh yang saling terkait, sehingga pola ini tentu memerlukan penelitian lebih lanjut seiring dengan tersedianya data yang lebih kaya.

Kehadiran RGSS memberikan perspektif baru bagi kementerian, lembaga pusat, mitra pembangunan, dan pemerintah daerah. Alat ini menawarkan dasar yang lebih ketat dan terstruktur untuk menentukan di mana investasi pembangunan kapasitas akan memberikan dampak paling besar. Kumpulan data lengkap untuk seluruh 514 yurisdiksi telah tersedia untuk publik.

Kontribusi RGSS juga bersifat metodologis. Alih-alih memberi peringkat setiap wilayah berdasarkan satu standar nasional, RGSS menggunakan metode Perbandingan Dinamis Kelompok. Pendekatan ini menilai setiap kabupaten atau kota berdasarkan kesamaan struktural, seperti kondisi geografis dan sumber daya alam. Dengan cara ini, daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan sumber daya dinilai secara adil dibandingkan dengan daerah yang sebanding, bukan dibandingkan dengan kota-kota besar.

Lebih dari sekadar alat statis, RGSS dirancang sebagai instrumen yang dinamis. Seiring munculnya indikator lokal yang lebih baik, ukuran hasil layanan publik dan persepsi warga dapat diperdalam dari waktu ke waktu. Dibangun sepenuhnya dari data pemerintah Indonesia dalam kemitraan dengan Universitas Indonesia, RGSS diharapkan dapat menjadi landasan bersama bagi pemerintah pusat dan daerah untuk saling belajar, termasuk melalui jaringan dan koalisi yang menghubungkan berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Investasi dalam kemampuan pemerintah daerah, berdasarkan bukti yang ada, merupakan jalur yang menjanjikan untuk peningkatan kualitas hidup warga.

Khoirunurrofik, Ph.D., Kepala Kelompok Riset Keuangan Publik dan Perencanaan Pembangunan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Dinesh Naidu, Direktur (Pengetahuan) di Chandler Governance Group.