BGN Susun Skema Pendanaan Alternatif Program Makan Bergizi Gratis untuk Kurangi Beban APBN

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyusun skema pendanaan alternatif untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini diambil sebagai upaya mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini menjadi satu-satunya sumber pembiayaan program berskala besar tersebut.

Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa format lama yang sepenuhnya bergantung pada kas negara kini mulai diubah. Institusinya tengah menjajaki berbagai opsi agar pembangunan dan operasional MBG di kawasan 3T tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

“Saya belum kita hitung-hitung angka, tapi intinya dulu kan formalitasnya menggunakan (APBN), (SPPG) dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain,” kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sejumlah skema pembiayaan alternatif mulai dilirik, antara lain pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta. Selain itu, BGN juga membuka peluang untuk memaksimalkan pendanaan yang berasal dari hibah lembaga atau negara lain.

Nanik menjabarkan bahwa potensi dana di luar APBN sangat terbuka lebar untuk dimanfaatkan. Beberapa yayasan, menurutnya, bahkan telah menerima hibah khusus untuk mendirikan dapur makanan bergizi di berbagai wilayah.

“Misalnya, ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia juga berinvestasi di tempat yang terpencil kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR. Nah, itu untuk bisa membangun,” paparnya.

Perubahan skema pendanaan ini menjadi fokus utama jajaran pimpinan BGN dalam rapat konsolidasi perdana mereka. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran publik mengenai besarnya alokasi anggaran program MBG yang selama ini dibiayai penuh oleh APBN.

“Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100 persen mau dibiayai oleh APBN,” ucap Nanik.

Di sisi lain, sebagai bentuk efisiensi di daerah 3T, BGN tidak akan memaksakan pembangunan infrastruktur dapur baru. Pemerintah akan memanfaatkan fasilitas dapur yang sudah beroperasi, seperti kantin sekolah atau dapur umum yang tersedia di masing-masing lokasi.

“Karena 3T ini cuma ada yang 200 (orang), ada 81 (orang), ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada existing, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa. Intinya tidak harus membangun dapur baru,” kata Nanik.