Pengadilan Thailand Bebaskan Tokoh Oposisi Thanathorn dari Tuduhan Penghinaan Kerajaan

Pengadilan pidana Thailand membebaskan tokoh oposisi terkemuka, Thanathorn Juangroongruangkit, dari seluruh tuduhan penghinaan terhadap kerajaan dan pelanggaran undang-undang siber, dalam sebuah putusan yang dibacakan pada Kamis, 28 Mei 2026. Keputusan ini mengakhiri proses hukum yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terhadap politisi berusia 47 tahun tersebut.

Kasus ini bermula dari sebuah siaran langsung di Facebook pada tahun 2021, di mana Thanathorn mengkritik penanganan vaksin Covid-19 oleh pemerintah Thailand. Dalam kesempatan itu, ia menuding pemerintah memberikan perlakuan istimewa kepada Siam Bioscience, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Raja Maha Vajiralongkorn. Kritik tersebut kemudian berujung pada dakwaan pelanggaran hukum lese majeste, yang dikenal sebagai salah satu undang-undang penghinaan kerajaan paling ketat di dunia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Thanathorn resmi didakwa pada tahun 2022. Selain tuduhan penghinaan kerajaan, ia juga dijerat dengan Undang-Undang Kejahatan Komputer yang membawa ancaman hukuman hingga lima tahun penjara. Namun, setelah melalui serangkaian persidangan, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa seluruh dakwaan terhadapnya tidak terbukti dan membebaskannya dari segala tuntutan hukum.

“Saya menilai pemerintah salah menangani kampanye vaksin Covid-19,” kata Thanathorn dalam siaran langsung Facebook yang menjadi dasar tuntutan terhadap dirinya. Pernyataan ini menjadi inti dari perkara yang membawanya ke meja hijau.

Sementara itu, pengacara Thanathorn, Krisadang Nutcharat, menyatakan bahwa jaksa masih memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, kantor jaksa agung Thailand belum memberikan tanggapan resmi terkait langkah hukum selanjutnya.

Perlu dicatat, Thanathorn bukanlah wajah baru dalam pusaran hukum politik Thailand. Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Thailand menjatuhkan hukuman larangan berpolitik selama 10 tahun kepadanya. Hukuman tersebut terkait dengan pinjaman yang ia berikan kepada Partai Future Forward, partai pendahulu Partai Rakyat yang kini menjadi kekuatan oposisi utama di Thailand. Pembebasan kali ini pun dipandang sebagai babak baru dalam perjalanan panjang tokoh oposisi yang kerap berseteru dengan aparatus hukum negara.