80 Persen Wilayah Terdampak Banjir di Sumatera Barat Pulih, Tito Karnavian Soroti Tiga Daerah yang Masih Butuh Atensi

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga 24 Mei 2026, mayoritas daerah yang sebelumnya terendam banjir di tiga provinsi kini telah berangsur pulih. Tito menjelaskan, capaian ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sejak masa darurat hingga memasuki fase transisi pemulihan. Seluruh pengungsi dipastikan tidak lagi tinggal di tenda darurat. Mereka telah menempati hunian sementara atau memanfaatkan Dana Tunggu Hunian.

“Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 kabupaten/kota yang terdampak, 13 sudah normal, atau 80 persen. Masih ada yang belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian yang perlu atensi kita semua adalah Agam dan Padang Pariaman,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Minggu (24/5/2026).

Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, pada hari yang sama.

Untuk Provinsi Sumatera Utara, Tito menyebut dari 19 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 16 daerah telah kembali normal. Satu daerah, yakni Tapanuli Selatan, mendekati normal. Sementara dua daerah lain yang masih memerlukan perhatian adalah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.

Sementara itu, di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 10 daerah telah kembali normal. Kondisi Gayo Lues disebut mendekati normal. Namun, tujuh daerah masih memerlukan atensi, meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

Tito menjelaskan, penilaian kondisi daerah dilakukan berdasarkan sejumlah indikator penting. Mulai dari jalannya pemerintahan, layanan kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat, hingga keberfungsian layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, akses darat yang fungsional ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, yang sangat penting seperti SPBU, PDAM, dan internet,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya dukungan anggaran guna mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Menurutnya, pendanaan dari pemerintah pusat maupun daerah akan sangat membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dalam menangani berbagai kebutuhan lanjutan di lapangan.

“Daerah-daerah yang terkena bencana ini, TKD-nya jangan dikurangi, bila perlu ditambah. Karena mereka tetap akan menangani residu-residu yang tidak kecil,” tandasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.