Presiden Prabowo Tandatangani Perpres Pembentukan Ditjen Pesantren

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden tentang pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Langkah ini, tak bisa dipungkiri, merupakan bentuk dukungan negara yang lebih konkret terhadap dunia pesantren di Indonesia. Bukan sekadar wacana lagi, kini prosesnya benar-benar bergulir.

Menurut Thobib Al Asyhar, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, saat ini fokusnya adalah mematangkan struktur organisasi dan tata kerjanya. Mereka ingin semuanya matang, tidak terburu-buru.

"Kita mencoba mendalami semua kebutuhan pesantren agar tidak ada yang tertinggal," ujar Thobib.

Ia menambahkan, setidaknya ada tiga fungsi utama yang jadi prioritas: pendidikan, pemberdayaan, dan dakwah. Semuanya digarap serius.

Rancangannya sendiri cukup ambisius. Ditjen baru ini bakal punya lima direktorat strategis. Mulai dari yang mengurusi Pendidikan Muadalah, Diniyah Formal, dan Kajian Kitab Kuning; lalu ada Direktorat untuk Ma’had Aly; kemudian yang menangani Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur’an. Tak ketinggalan, dua direktorat lain fokus pada Pemberdayaan Pesantren dan Pengembangan Dakwahnya. Intinya, setiap unit dirancang agar saling mengisi berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Di sisi lain, Thobib melihat potensi pesantren itu luar biasa besar. Ia menyebut pesantren sebagai sumber daya nasional yang punya andil di banyak sektor. Contoh nyatanya? Program Beasiswa Santri Berprestasi. Program itu dinilai sukses melahirkan lulusan pesantren yang mampu bersaing ketat di kampus-kampus umum.

Namun begitu, realitanya tidak semulus yang dibayangkan. Masih banyak pesantren yang berjuang dengan keterbatasan sarana dan sumber daya. Mereka bertahan lebih karena komitmen dan keikhlasan para pengelolanya, bukan karena fasilitas yang memadai.

"Dengan adanya Ditjen Pesantren, diharapkan simpul-simpul pesantren dapat semakin bergerak dan mendapat dukungan lebih baik," harap Thobib.

Dukungan itu mencakup banyak hal: sarana prasarana, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan dakwah. Peningkatan status dari eselon 2 ke eselon 1 ini sendiri bukan sekadar perubahan birokrasi. Ini adalah pernyataan politik, cermin komitmen negara untuk memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan sekaligus komunitas yang berjasa bagi bangsa.

"Semakin besar organisasi, semakin besar pula perhatian yang diberikan," katanya menutup pembicaraan.

Harapannya jelas: pesantren bisa tumbuh lebih kuat dan berdampak lebih luas di masa depan.