Pemerintah Dorong WFH Satu Hari per Minggu, Sektor Vital Dikecualikan

Pemerintah punya rencana baru: mendorong kerja dari rumah atau WFH satu hari per minggu. Ini berlaku untuk pekerja di sektor swasta, BUMN, dan BUMD. Tapi jangan salah, kebijakan ini nggak bisa diterapkan secara seragam. Ada banyak sektor yang justru harus tetap hadir secara fisik, terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Menurut Menaker Yassierli, pengecualian ini penting agar layanan publik dan operasional industri yang vital nggak sampai terganggu.

"Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu yang memang memerlukan kehadiran fisik, baik untuk pelayanan maupun operasional," tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Lalu, sektor apa saja yang dikecualikan? Daftarnya cukup panjang. Pertama, tentu saja sektor kesehatan. Rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan apotek harus tetap buka. Begitu juga dengan sektor energi penyediaan BBM, gas, dan listrik harus jalan terus. Bayangkan kalau sampai berhenti, pasti bakal kacau.

Di sisi lain, sektor infrastruktur dan pelayanan dasar juga nggak bisa ikut WFH. Pekerja di jalan tol, pengelola air bersih, dan petugas pengangkut sampah harus tetap berada di lapangan. Hal serupa berlaku untuk ritel dan perdagangan bahan pokok; pasar tradisional sampai pusat perbelanjaan tetap harus berdenyut.

Nah, untuk dunia industri dan produksi, khususnya pabrik yang mengandalkan mesin, kehadiran fisik jelas nggak bisa ditawar. Sektor jasa seperti perhotelan, pariwisata, dan keamanan juga begitu. Mereka semua masuk dalam daftar pengecualian.

Belum selesai. Restoran dan kafe, tempat kita biasa nongkrong, juga harus beroperasi seperti biasa. Sektor transportasi dan logistik mulai dari angkutan penumpang sampai pengiriman barang juga nggak bisa ikutan. Bahkan sektor keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal pun tetap harus buka.

Meski daftar pengecualiannya banyak, pemerintah tetap memberi ruang bagi perusahaan. Ada fleksibilitas untuk mengatur teknis pelaksanaan WFH ini sesuai kondisi masing-masing. Intinya, kebijakan ini bagian dari upaya besar untuk menghemat energi nasional sekaligus mengakrabkan kita dengan pola kerja yang lebih lentur.

"Yang terpenting adalah keseimbangan antara efisiensi energi dan keberlangsungan operasional. Karena itu, tidak semua sektor bisa menerapkan WFH," jelas Yassierli.

Selain WFH, pemerintah juga mendorong langkah efisiensi energi di kantor. Misalnya dengan pakai teknologi yang lebih hemat listrik, atau memantau pemakaian bahan bakar secara ketat. Harapannya sih, ketahanan energi nasional bisa terjaga tanpa harus mengorbankan geliat ekonomi.