Analis: Perpanjangan Tenggat AS-Iran Cuma Perpanjang Ketidakpastian, Ancam Inflasi Indonesia

Keputusan Donald Trump untuk memperpanjang tenggat waktu negosiasi dengan Iran hingga April 2026, ternyata tak serta-merta disambut sebagai kabar baik. Di Washington, mungkin ini terlihat seperti langkah strategis. Namun, di mata banyak pengamat, langkah ini justru mengisyaratkan hal sebaliknya: sebuah kebuntuan.

Alih-alih meredakan ketegangan, perpanjangan waktu itu malah memperpanjang bayang-bayang ketidakpastian yang menggantung di perekonomian global. Pasar tetap gelisah. Lihat saja harga minyak yang bertahan tinggi, atau situasi mencekam di sekitar Selat Hormuz. Dunia seakan menunggu sesuatu yang konkret, tapi yang datang cuma tambahan waktu.

Ekonom Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta dengan tegas menyoroti hal ini.

"Perpanjangan tenggat bukanlah bukti keberhasilan diplomasi, melainkan gejala kebuntuan kebijakan," ujarnya dalam sebuah analisis, Minggu lalu.

"Amerika Serikat tampak belum berhasil memaksa Iran menerima kehendaknya, tetapi juga belum siap menanggung seluruh biaya dari eskalasi terbuka."

Menurut Achmad, masalah mendasarnya terletak pada pendekatan Washington yang ambivalen. Di satu sisi mereka duduk di meja perundingan, di sisi lain ancaman militer terus digaungkan. Metode campur aduk seperti ini, dalam pandangannya, justru menggerogoti fondasi kepercayaan yang vital bagi diplomasi apa pun.

"Sulit membayangkan lahirnya kesepakatan yang stabil bila satu pihak terus menerus berunding di bawah bayang-bayang tekanan," katanya.

"Dalam keadaan seperti itu, perundingan kehilangan makna sebagai ruang mencari titik temu, lalu berubah menjadi arena pemaksaan."

Lalu, apa dampaknya buat kita di Indonesia? Ternyata, cukup signifikan. Konflik di Teluk Persia bukan cuma urusan geopolitik negara adidaya. Ia punya dampak transmisi yang langsung dan nyata. Kenaikan harga energi global bakal mendorong biaya produksi dan logistik melambung. Pada akhirnya, efek domino ini bisa sampai ke dapur rumah tangga.

Achmad memperingatkan, gejolak ini berpotensi memicu tekanan inflasi, goncangan nilai tukar, dan gangguan pada pasokan energi nasional. Risikonya nyata.

"Kenaikan harga minyak bukan sekadar angka di bursa komoditas," tegasnya.

"Ia merambat ke ongkos produksi, distribusi, transportasi, dan pada akhirnya ke harga kebutuhan pokok. Gejolak di Teluk Persia dapat menjalar hingga ke dapur rumah tangga di Indonesia."

Lantas, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Sebagai negara dengan tradisi politik bebas-aktif, kita punya peluang untuk menjadi jembatan komunikasi yang netral, khususnya di dunia Islam. Tapi, menurut Achmad, peran diplomasi itu harus diimbangi dengan langkah-langkah domestik yang konkret.

Pemerintah didorong untuk serius memperkuat cadangan energi strategis dan mendiversifikasi sumber pasokan. Tujuannya jelas: melindungi daya beli masyarakat dari guncangan yang datang dari luar.

"Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi bertahan dari guncangan eksternal," papar Achmad.

"Yang dibutuhkan dunia bukan sekadar tambahan waktu, melainkan perubahan pendekatan."

Poin terakhirnya penting. Tanpa perubahan mendasar dalam logika kebijakan dari ancaman menuju kepercayaan setiap tambahan waktu hanyalah hitung mundur menuju krisis yang lebih besar. Dan bila krisis itu benar-benar terjadi, masyarakat global, termasuk Indonesia, yang akan menanggung ongkosnya.