PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ini Alasan dan Dampaknya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak wacana pengangkatan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional. Usulan yang berasal dari Kementerian Sosial ini dinilai akan menodai semangat Reformasi 1998.

Alasan PDIP Menolak Soeharto Jadi Pahlawan

Politisi PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional bertentangan dengan fakta sejarah. Menurutnya, langkah ini akan membalikkan logika sejarah dan moral bangsa.

"Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa '98 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bisa dibenarkan," tegas Guntur pada Kamis (23/10/2025).

Dampak terhadap Sejarah Pelanggaran HAM

Guntur memaparkan bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan berimplikasi serius terhadap pengakuan negara atas berbagai peristiwa kelam masa Orde Baru. Beberapa peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara bisa dianggap sebagai kebenaran rezim jika Soeharto dinobatkan sebagai pahlawan.

Beberapa peristiwa tersebut meliputi:

• Peristiwa 1965–1966
• Penembakan Misterius (Petrus) 1982–1985
• Peristiwa Talangsari 1989
• Rumah Geudong 1989–1998
• Penghilangan paksa 1997–1998
• Kerusuhan Mei 1998
• Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II
• Pembantaian dukun santet 1998

Pahlawan yang Layak Menurut PDIP

Guntur menegaskan bahwa yang layak menjadi pahlawan nasional justru adalah figur-figur yang dikenal melawan rezim Orde Baru, seperti Gus Dur dan Marsinah.

"Karena melawan Soeharto dan Orde Baru, yang layak jadi pahlawan ya Gus Dur dan Marsinah. Soeharto tetap dengan fakta sejarah, mantan presiden yang digulingkan oleh gerakan reformasi 1998 karena KKN, otoriter, dan pelanggaran HAM berat," pungkasnya.

Usulan Kementerian Sosial

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menyerahkan berkas berisi 40 nama calon penerima gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam daftar tersebut tercantum nama Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, usulan ini merupakan hasil pembahasan selama beberapa tahun terakhir. Beberapa nama dinilai telah memenuhi syarat sejak 5-7 tahun sebelumnya.