Kritik PBNU: Respons Dahnil Dinilai Abaikan Etika Pejabat Publik

Respons Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, terhadap kritik dari Wakil Ketua Umum MUI KH Anwar Abbas, ramai diperbincangkan. Banyak yang menilai ucapannya melenceng dari etika seorang pejabat publik. Sorotan ini datang dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari internal Nahdlatul Ulama.

Katib Syuriyah PBNU, KH Ikhsan Abdullah, secara khusus menyayangkan diksi yang dipilih Dahnil. Menurutnya, nada yang digunakan terkesan merendahkan, padahal yang dikritik adalah seorang kiai sepuh. Persoalannya bermula dari komentar Anwar Abbas soal kebijakan pemerintah yang memangkas perusahaan penyedia layanan haji dari delapan menjadi hanya dua.

“Pembinaan adab dan akhlak wajib menjadi prioritas pembinaan pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,”

tegas KH Ikhsan kepada wartawan, Sabtu lalu.

Ia merasa prihatin. Dalam pandangannya, masalah adab di ruang publik terutama di kalangan pejabat sudah jadi persoalan serius belakangan ini. Bahkan, Indonesia dinilai tertinggal soal etika komunikasi dibanding negara-negara maju. “Bagaimana mereka memperlakukan alam dengan bijak, menjaga lingkungan dan kebersihan, termasuk menjaga adab dan akhlak dalam berbicara di ruang publik dan media sosial,” ujarnya menerangkan.

Sebagai founder Indonesia Halal Watch, Ikhsan menekankan betapa pentingnya keteladanan. Gaya bicara dan pilihan kata seorang pejabat, menurutnya, sangat mempengaruhi sikap masyarakat luas. Ia mengingatkan pepatah lama: bangsa yang maju adalah bangsa yang menjunjung tinggi etika dan moral.

“Hendaklah memilih tutur kata dan bahasa yang baik dan santun,”