Dedi Mulyadi: Infrastruktur Bukan Sekadar Perbaiki Jalan, tapi Ciptakan Lapangan Kerja

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di daerahnya tidak hanya bertujuan memperbaiki akses dan konektivitas antarwilayah. Lebih dari itu, pembangunan tersebut diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Dedi merespons pandangan yang menilai infrastruktur Jawa Barat semakin baik, tetapi angka pengangguran masih tinggi. Menurut dia, proyek infrastruktur secara langsung maupun tidak langsung menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari pekerja konstruksi, sopir, hingga penyedia material.

"Banyak yang menyampaikan bahwa di Jawa Barat pembangunan infrastrukturnya sudah lebih baik dibanding dulu. Tetapi angka penganggurannya masih tinggi," ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya.

Dedi menjelaskan, proses pembangunan melibatkan banyak pihak. "Ini juga melahirkan perputaran ekonomi. Ada sopir, ada kuli, ada tukang, ada arsitek, ada perencana, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, dengan dibangunnya infrastruktur maka investasi akan mudah," katanya.

Mantan Bupati Purwakarta itu menilai infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik bagi investor. Sebelum menanamkan modal, investor biasanya mempertimbangkan ketersediaan jalan tol, listrik, jaringan telekomunikasi, gas, dan air bersih.

"Karena investasi itu akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi. Nah ini akan menumbuhkan investasi. Dengan adanya investasi maka orang akan bekerja," tuturnya.

Meski demikian, Dedi mengingatkan bahwa peningkatan investasi perlu diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil. Pemerintah daerah, kata dia, perlu mengembangkan lembaga pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri agar masyarakat di sekitar kawasan investasi bisa terserap bekerja.

"Agar industri itu memiliki keberpihakan pada lingkungan karena lingkungannya, para pekerjanya berasal dari lingkungan. Dan caranya bersekolah dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, pemerintah menyiapkan sekolah-sekolah yang beradaptasi dengan kebutuhan industri," ucap Dedi.

Di sisi lain, Dedi menyebut kenaikan upah menjadi tantangan bagi industri padat karya. Sebagian industri bisa pindah ke daerah atau negara lain ketika biaya tenaga kerja meningkat.

"Sehingga kenaikan kesejahteraan melalui peningkatan upah seringkali berdampak pada apa? Beberapa industri padat karya pindah. Ada yang pindah ke Jawa Tengah, ada yang pindah ke luar negeri, ke Vietnam. Ini juga problem, sehingga kita harus membangun keseimbangan," ujarnya.

Dedi juga menilai kesejahteraan pekerja tidak hanya diukur dari nominal gaji. Pemerintah perlu menekan beban pengeluaran masyarakat dengan memastikan akses pendidikan, air bersih, listrik, dan transportasi umum yang terjangkau.

"Yang menjadi problem adalah meningkatnya pendapatan tidak berbanding lurus dengan meningkatnya pengeluaran. Ini yang menjadi problem hari ini. Ini juga PR kita bersama yang harus diselesaikan secara bijak dan berpikirnya," pungkas Dedi.