PBB: 2,4 Juta Anak Perempuan Afghanistan Kehilangan Akses Pendidikan Menengah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sekitar 2,4 juta anak perempuan di Afghanistan kehilangan akses ke pendidikan menengah sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. PBB mendesak diakhirinya praktik diskriminasi yang disebutnya sebagai 'apartheid gender' di negara tersebut.

Pemerintahan Taliban, yang hanya diakui oleh Rusia, telah memberlakukan serangkaian pembatasan terhadap perempuan. Anak perempuan tidak diizinkan melanjutkan pendidikan setelah tingkat sekolah dasar. Kebijakan ini dibenarkan oleh Taliban berdasarkan penafsiran mereka terhadap hukum Islam.

Badan pendidikan dan kebudayaan PBB, UNESCO, mencatat bahwa jumlah anak perempuan yang tidak mendapatkan akses ke sekolah menengah meningkat 200.000 orang sejak tahun lalu. Jika larangan ini berlanjut, angka tersebut bisa mencapai hampir empat juta pada 2030.

UNESCO menyerukan pemulihan segera hak anak perempuan atas pendidikan dan mengecam keras diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Organisasi ini juga menyoroti bahwa pembatasan tersebut membalikkan kemajuan dua dekade dalam perluasan akses pendidikan.

Pada 2001, akses sekolah bagi anak perempuan sangat terbatas. Namun, pada 2021, hampir satu juta anak perempuan terdaftar di jenjang pendidikan menengah. 'Pembatasan ini membalikkan kemajuan selama dua dekade,' ungkap UNESCO dalam laporannya.

Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban memang sempat menjanjikan pemerintahan yang lebih lunak. Namun, mereka justru memberlakukan larangan bagi perempuan untuk mengakses universitas, taman umum, gym, dan salon kecantikan. Larangan sekolah menengah untuk anak perempuan mulai diberlakukan pada Maret 2022, dan akses universitas ditutup pada akhir tahun yang sama.