Pemprov DKI Alihkan Pengelolaan Transportasi ke Kepulauan Seribu ke Transjakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menghadirkan pemerataan layanan transportasi publik hingga ke Kepulauan Seribu. Salah satu langkahnya adalah dengan mengalihkan pengelolaan transportasi dari daratan Jakarta menuju kepulauan tersebut ke PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan bahwa pihaknya akan merangkul kapal-kapal tradisional dalam proses ini.

Budi menjelaskan, pengalihan pengelolaan ini merupakan bagian dari upaya pemerataan layanan. Standar pelayanan pun akan ditingkatkan. "Kami ingin menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta menghadirkan pemerataan layanan transportasi publik bagi seluruh warga, termasuk warga kepulauan. Dishub akan terus mengawal proses ini bersama Transjakarta secara transparan dan hati-hati, dengan memastikan standar keselamatan pelayaran ditingkatkan di seluruh armada, kenyamanan penumpang terjaga, dan tarif tetap terjangkau menjadi prioritas utama," kata Budi saat dihubungi, Rabu (12/8/2026).

Ia menambahkan, proses transisi ini ditargetkan rampung pada 2027, bertepatan dengan HUT Jakarta ke-500. "Kami juga akan terus merangkul pelaku usaha kapal tradisional dan seluruh elemen masyarakat Kepulauan Seribu agar proses ini berjalan inklusif. Kami mengajak seluruh warga Kepulauan Seribu untuk optimistis dan turut mendukung proses transisi ini, karena kami menargetkan langkah besar ini dapat terwujud bertepatan dengan momentum HUT Jakarta ke-500 atau 5 Abad Jakarta pada 2027, sebagai kado istimewa bagi kesetaraan akses transportasi publik bagi seluruh warga Jakarta, dari daratan hingga kepulauan," lanjutnya.

Saat ini, Dishub DKI bersama Transjakarta tengah menyusun regulasi dan kajian teknis. "Saat ini kami bersama PT Transjakarta sedang memasuki tahap kajian teknis untuk mematangkan skema pengelolaan yang paling tepat. Selanjutnya kami akan menyusun regulasi pendukung, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, sebagai payung hukumnya, sekaligus menyiapkan aspek teknis dan operasional di lapangan," jelas Budi.

Ia menekankan bahwa peralihan ini bukan sekadar perubahan administratif. "Yang ingin kami tegaskan, peralihan ini bukan sekadar berpindah kewenangan administratif dari Dishub ke Transjakarta, melainkan langkah untuk menghadirkan layanan yang lebih baik, aman, dan adil bagi warga Kepulauan Seribu," lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginginkan integrasi moda transportasi ke Kepulauan Seribu menggunakan Transjakarta, mencakup transportasi darat dan laut. "Arah besar kebijakan Bapak Gubernur memang mengarah ke sana (integrasi bus dan kapal), yaitu mengintegrasikan transportasi ke Kepulauan Seribu dengan sistem Transjakarta yang sudah dipercaya jutaan warga Jakarta setiap hari. Ke depan, bukan tidak mungkin layanan kapal ini akan terhubung langsung dengan moda darat seperti bus dan Mikrotrans di titik-titik keberangkatan, sehingga perjalanan warga dari rumah hingga ke pulau tujuan menjadi satu rangkaian yang nyaman, aman dan tersambung dari darat hingga ke laut," ujarnya.

Namun, detail teknis integrasi masih dimatangkan. "Untuk detail teknis integrasinya, termasuk pola trayek dan titik-titik keberangkatan, masih terus kami matangkan bersama Transjakarta agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ucap Budi.

Sebelumnya, Pramono mengungkapkan alasan pengalihan ini. Keputusan diambil berdasarkan pengalaman Transjakarta dalam mengelola transportasi publik di Jakarta dan Jabodetabek. "Kenapa Transjakarta? Pengalaman Transjakarta untuk mengelola transportasi baik di dalam Jakarta sendiri maupun kemudian menjadi Transjabodetabek, alhamdulillah berjalan dengan baik," kata Pramono di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).

Menurut Pramono, manajemen Transjakarta saat ini dinilai relatif baik dan transparan. Hal itu menjadi pertimbangan utama. "Maka kami meyakini, dengan pengalaman itu dan juga dengan manajemen yang sekarang ini relatif baik dan transparan, saya yakin tahun depan mudah-mudahan untuk transportasi ke Kepulauan Seribu bisa diatur dengan baik," ujarnya.

Selama ini, transportasi ke Kepulauan Seribu dikelola oleh Dishub DKI. Pramono menilai pengelolaan oleh Transjakarta akan lebih profesional karena karakter manajemennya berbeda. "Sekarang ini sebenarnya semuanya dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi karena birokrasi yang mengelola berbeda dengan private ataupun BUMD ataupun swasta, maka dengan demikian kami sudah memutuskan mulai tahun depan sepenuhnya akan dikelola oleh Transjakarta," jelasnya.

Pramono berharap pengalihan ini dapat meningkatkan kualitas transportasi menuju Kepulauan Seribu.