Empat Instansi Teken MoU Penanganan Korban Napza Secara Terpadu

Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi menjalin kerja sama untuk menangani korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza). Nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup proses rehabilitasi hingga pemberdayaan korban, dengan harapan penanganan menjadi lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa kerja sama lintas kementerian dan lembaga ini merupakan langkah penting untuk menyamakan persepsi dan data. "Selama ini tentu kita sudah bekerja, tetapi sesuai arahan Presiden, kita diminta memulai dari data yang sama. Data yang dipegang oleh BNN, Kemensos, Kemenkes, dan Kemenaker itu nantinya sama," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).

Penyelarasan data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi fondasi bagi setiap instansi untuk melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsinya. Dengan demikian, penanganan korban diharapkan lebih efektif dan terukur. "Sehingga diharapkan kerja-kerja kita bisa lebih tepat sasaran, efektif, terukur dan mampu menjadikan penyintas ini untuk bisa hidup kembali normal berada di tengah-tengah masyarakat," jelas Gus Ipul.

Ia juga berharap kerja sama ini dapat memotivasi lembaga lain, termasuk pemerintah daerah, untuk memperkuat sinergi. "Kita harapkan juga bisa menjadi motivasi bagi lembaga-lembaga yang lain termasuk pemerintah daerah untuk memperkuat MoU yang sudah kami buat. Jadi kita memerlukan partisipasi pemda dalam hal ini," katanya.

Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia produktif terpapar penyalahgunaan Napza pada periode 2023-2025. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan bersama. "Tentunya kita tidak tinggal diam, kita sudah bekerja sampai hari ini dan mudah-mudahan kita bisa lebih kuat lagi. Kita berharap saudara-saudara kita yang sakit ini bisa kembali pulih, produktif, bisa berpenghasilan dan kembali percaya diri di masyarakat," kata Suyudi.

Ia menekankan pentingnya penggunaan data yang sama antarkementerian dan lembaga. "(Seperti) yang disampaikan Pak Mensos, kita harus sharing dengan data yang sama sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah ke depan lebih efektif," jelasnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, kerja sama ini juga untuk mengatasi keterbatasan kapasitas layanan. Penanganan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan kondisi korban. "Yang sakitnya parah, bisa lari ke saya (Kemenkes), yang sakitnya masih (sedikit parah), (bisa) di tempatnya BNN dan mungkin sebagian di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Tapi yang penyakitnya ringan mungkin kita geser ke Kemensos. Kalau semuanya sudah sembuh, kita oper ke Kemenaker supaya bekerja kembali, hidup sehat dan produktif," jelasnya.

Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli menegaskan kesiapan jajarannya memberikan kesempatan bagi penyintas untuk kembali produktif. "Kami siap memberikan kesempatan kepada mereka untuk punya skill yang lebih baik. Sehingga mereka bisa hadir di tempat kerja. Kami siap untuk memberikan layanan kepada mereka untuk ditempatkan sesuai dengan skill yang mereka miliki," katanya. Selain penempatan kerja, Kemenaker juga akan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi penyintas yang ingin memulai usaha mandiri.

Kerja sama ini mencakup enam ruang lingkup, mulai dari rehabilitasi medis dan sosial yang terintegrasi, integrasi data pemulihan tunggal berbasis NIK, peningkatan kapasitas SDM petugas, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar, penempatan kerja pascarehabilitasi, hingga optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki keempat instansi.