LPM RI Resmi Dilantik, Siap Perkuat Pemberdayaan Masyarakat dari Desa

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (DPP LPM RI) periode 2025–2030 resmi dilantik pada Jumat (7/8) di Gedung Merdeka, Bandung. Organisasi yang menjadi mitra strategis pemerintah ini kini dipimpin oleh Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dengan Sekretaris Jenderal Ch. Idham Dalimunthe dan Bendahara Umum Reza Fahlevi.

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan pemberian LPM Award 2026, sebuah apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang dinilai berhasil mendorong pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor. Penghargaan diberikan kepada pemimpin, kepala daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, pembangunan nasional tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro atau pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan harus diukur dari kemampuan masyarakat meningkatkan kualitas hidup dan mengelola potensi lokal. Masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan," ujar Doli dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (8/8/2026).

Doli menekankan bahwa desa dan kelurahan merupakan fondasi utama Indonesia. Ketika masyarakat di akar rumput semakin berdaya, produktif, dan mandiri, fondasi negara akan semakin kokoh. Dengan demikian, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi negara maju.

Karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai program pelengkap, melainkan strategi utama dalam membangun Indonesia dari tingkat bawah.

Sejarah Panjang LPM

Doli juga mengingatkan bahwa LPM RI memiliki akar sejarah panjang dalam pembangunan Indonesia. Organisasi ini berawal dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada era Orde Baru, kemudian bertransformasi menjadi LPM melalui Deklarasi Bandung pada tahun 2000.

Transformasi tersebut menandai perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan top-down menuju pembangunan partisipatif, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

"Selama lebih dari empat dekade, LPM menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan semangat gotong royong, memfasilitasi musyawarah pembangunan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kapasitas desa dan kelurahan di berbagai daerah," ungkapnya.

Peran Strategis LPM

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan posisi strategis LPM RI. Menurutnya, LPM adalah mitra pemerintah dalam memperkuat modal sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendukung pembangunan nasional hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri mewujudkan pembangunan yang inklusif. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, serta keterlibatan seluruh komponen bangsa," kata Djamari.

Ia menjelaskan bahwa LPM memiliki jaringan hingga ke akar rumput, sehingga mampu menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat partisipasi warga, menjaga modal sosial, dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Modal sosial, menurut Djamari, merupakan kekuatan utama bangsa yang harus terus dipelihara. Modal sosial itu mencakup gotong royong, kepedulian, kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi masyarakat.

Keberadaan LPM dinilai sangat strategis dalam mengawal program prioritas Presiden, memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. LPM juga berperan mendukung berbagai agenda strategis pemerintah, seperti penguatan ketahanan pangan nasional, pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik hingga tingkat desa.

Djamari mengingatkan LPM agar senantiasa menjaga independensi dan integritas organisasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

"Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun golongan. Dengan demikian, LPM mampu menjadi perekat persatuan nasional," tegasnya.

"Melalui kolaborasi, partisipasi, gotong royong, dan kepercayaan, kita menjaga stabilitas, memperkuat persatuan, serta mewujudkan Indonesia yang maju, aman, dan berdaulat," sambungnya.

Pemerintah, lanjut Djamari, terus membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat, dan LPM RI termasuk elemen yang akan terus dilibatkan. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

"Semakin kuat sinergi tersebut, semakin kokoh fondasi pembangunan nasional. Fondasi yang kuat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berdaya saing," pungkasnya.