DPR Minta Penyebab Kebakaran Bromo Diusut Tuntas

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Ia menegaskan bahwa penyebab kebakaran harus diusut tuntas agar insiden serupa tidak terulang kembali.

Kebakaran yang melanda kawasan TNBTS sejak Senin (3/8/2026) itu dikhawatirkan mengancam ekosistem konservasi, aktivitas pariwisata, serta kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Bromo.

"Selain tujuan wisata, TNBTS juga merupakan kawasan konservasi yang kaya dengan pohon-pohon besar berusia ratusan tahun. Saya khawatir kebakaran ini akan menghancurkan kawasan konservasi tersebut," ujar Rajiv dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, keberhasilan memadamkan api tidak boleh menjadi akhir dari penanganan. Pemerintah dan aparat penegak hukum didorong untuk mengusut secara menyeluruh sumber serta penyebab kebakaran. Langkah tegas ini diperlukan mengingat insiden serupa terus berulang di kawasan yang sama.

"Pemadaman menjadi prioritas saat ini, tetapi setelah kondisi terkendali harus ada investigasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari mana titik awal munculnya api, aktivitas di sekitar lokasi, kondisi cuaca, serta berbagai kemungkinan penyebab lainnya harus diperiksa berdasarkan bukti," katanya.

Di sisi lain, Rajiv mengapresiasi kinerja seluruh pihak di lapangan yang dinilai bekerja keras menangani kebakaran di tengah medan yang berat. Berbagai keterbatasan tidak menyurutkan semangat tim gabungan.

"Penghargaan yang setinggi-tingginya patut diberikan kepada seluruh petugas gabungan, mulai dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, petugas pemadam kebakaran, relawan, hingga masyarakat sekitar yang telah bekerja keras mengendalikan api," ujar politisi Partai NasDem ini.

Lebih lanjut, penyelidikan mendalam mutlak diperlukan untuk mengurai pemicu utama kobaran api. Aparat perlu memastikan apakah pemicunya berasal dari kelalaian manusia, unsur kesengajaan, atau murni faktor alam. Sanksi tegas harus ditegakkan apabila terbukti ada pihak yang melanggar aturan hukum.

"Tidak boleh ada pembiaran apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian. Kawasan Bromo merupakan aset ekologis dan pariwisata nasional. Setiap tindakan yang merusaknya harus dipertanggungjawabkan," tegas Rajiv.

Sebaliknya, pemerintah dan pengelola kawasan tetap harus melakukan evaluasi menyeluruh jika kebakaran terbukti murni faktor alam. Pendekatan penanganan ke depan tidak boleh sekadar berorientasi pada pemadaman. Upaya pencegahan dini dinilai jauh lebih esensial untuk segera diperkuat.

"Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pencegahan kebakaran di kawasan Bromo. Jangan sampai perhatian hanya besar ketika api sedang menyala, kemudian menghilang setelah kebakaran berhasil dipadamkan," lanjutnya.

Rajiv juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan pendataan kerusakan ekologis pascabencana. Penyusunan program pemulihan kawasan secara komprehensif harus segera disiapkan.

"Kawasan terdampak harus dipulihkan. Pelajaran dari kebakaran ini harus diterjemahkan menjadi sistem pencegahan yang lebih kuat agar kejadian serupa tidak terus berulang," pungkas Rajiv.