DPR Desak Kemenkeu Segera Cairkan Anggaran Penanganan Karhutla

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendesak Kementerian Keuangan segera menuntaskan pencairan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih tersangkut. Desakan ini disampaikan menyusul dampak kebakaran yang semakin meluas dan merugikan masyarakat.

Rajiv menegaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut telah menjadi kesimpulan dalam rapat Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Selasa (18/8). "Kita harus pula menanggulangi kebakaran hutan. Anggarannya masih tersangkut di situ (Kementerian Keuangan). Itu kesimpulan rapat tanggal 18 Agustus," kata Rajiv saat dihubungi kumparan, Kamis (20/8).

Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah pemulihan ekosistem setelah kebakaran berhasil ditangani. Salah satunya melalui penanaman kembali kawasan hutan dan lahan yang terdampak. "Untuk pemulihan ekosistem, nanti kita tanam ulang," ujarnya.

Namun, upaya pemulihan tersebut harus berjalan bersamaan dengan penegakan hukum. Rajiv meminta penyebab kebakaran tetap diselidiki untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan. "Di satu sisi, penegakan hukum juga harus berjalan dan terukur. Penyebab kebakarannya tetap harus diselidiki," ujar dia.

Rajiv juga menyoroti penanganan kabut asap yang telah memasuki kawasan permukiman warga. Menurutnya, aparat kewilayahan turut membantu Kementerian Kehutanan dalam menangani dampak karhutla di lapangan. "Untuk penanganan asap yang sudah masuk ke permukiman warga, Kapolda, Pangdam juga membantu Kementerian Kehutanan di wilayah," katanya.

Dia mengapresiasi seluruh personel dan elemen yang saat ini terlibat dalam penanganan karhutla. Rajiv berharap operasi di lapangan dapat berjalan dengan baik dan meminta masyarakat turut mendoakan para petugas. "Mohon doanya buat para pasukan dan seluruh elemen yang sedang menjalankan tugas," tutup Rajiv.