DPR Desak Kemenkeu Cairkan Anggaran Karhutla Rp290,9 Miliar

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) senilai Rp290,9 miliar. Desakan ini disampaikan menyusul meluasnya kebakaran yang berdampak pada masyarakat dan memperburuk kualitas udara, terutama di Kalimantan.

Politikus Fraksi Partai Nasdem itu menegaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut telah menjadi kesimpulan dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. "Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla yang telah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus lalu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Rajiv meminta Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah mengambil langkah luar biasa untuk menangani kebakaran yang semakin meluas. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), titik api baru masih bermunculan di sejumlah wilayah Kalimantan. Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, karhutla kembali terjadi di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau dengan total lahan terbakar sekitar 25,29 hektare.

Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara, kebakaran tercatat di Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Muara Muntai, Muara Jawa, Kota Bangun, serta Kelurahan Pendingan di Kecamatan Sanga-Sanga. Total luas lahan yang terbakar pada hari itu mencapai 49,55 hektare, dengan area terluas berada di Kelurahan Pendingin seluas 42 hektare.

"Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino. Jadi harus penanganan luar biasa," tegasnya.

Koordinasi dan Penegakan Hukum

Rajiv mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras menangani asap di wilayah karhutla, termasuk BNPB, kepolisian, dan pemerintah daerah. Ia kembali mengingatkan Kemenkeu agar segera merealisasikan anggaran operasional penanggulangan karhutla. "Kapolda, Pangdam, dan seluruh pihak lain juga turut membantu Kementerian Kehutanan di wilayah dalam upaya penanganan asap yang sudah masuk ke pemukiman warga. Ke depan, perlu diperkuat sinergi antara Manggala Agni, TNI-Polri dan pemda dalam pendinginan dini sebelum api meluas," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu menyiapkan langkah pemulihan ekosistem pascakebakaran, salah satunya melalui penanaman kembali kawasan hutan dan lahan terdampak. Di sisi lain, patroli terpadu di daerah rawan harus diperketat, serta sosialisasi larangan membakar lahan kepada warga dan korporasi perlu dimasifkan sebagai upaya pencegahan.

Tak kalah penting, penegakan hukum juga harus berjalan seiring upaya pemulihan. Menurut Rajiv, penyebab kebakaran perlu diselidiki untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai aturan. "Penegakan hukum harus berjalan dan terukur sambil berjalan dengan upaya pemulihan karhutla, dan penyebab kebakarannya tetap harus diselidiki," pungkasnya.