Transmigrasi Kini Berbasis Kebutuhan Daerah, Pemerintah Fokus Tarik Investasi

Program transmigrasi nasional memasuki babak baru. Kementerian Transmigrasi mengubah paradigma transmigrasi dari sekadar program pemindahan penduduk menjadi strategi pembangunan kawasan yang mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Transformasi tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 di Jakarta, Kamis (30/7). Menurutnya, transmigrasi kini tidak lagi dibangun melalui pendekatan yang sepenuhnya ditentukan dari pemerintah pusat, melainkan berangkat dari kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.

"Transmigrasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ketika investasi masuk, lapangan kerja tercipta. Ketika kawasan berkembang, kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Karena itu, pembangunan kawasan transmigrasi sekarang dimulai dari kebutuhan daerah, sementara pemerintah pusat hadir untuk memperkuat kolaborasi, menghadirkan investasi, dan membuka berbagai peluang pengembangan," ujar Iftitah dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/8/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam merancang pengembangan kawasan sesuai potensi wilayahnya. Pemerintah pusat kemudian berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan kebutuhan daerah dengan investasi, teknologi, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga berbagai bentuk kerja sama internasional.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Iftitah bersama Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong telah meninjau sejumlah kawasan transmigrasi di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur guna memperkenalkan berbagai peluang investasi di luar sektor pertambangan.

"Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia Timur memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Potensi tersebut harus dihubungkan dengan investor agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menilai pendekatan baru transmigrasi menunjukkan bahwa pembangunan kawasan yang didukung kepastian hukum atas lahan, penyediaan hunian, dan kolaborasi lintas kementerian mampu menciptakan stabilitas sosial yang menjadi fondasi penting bagi masuknya investasi.

"Ketika kepastian hukum tersedia dan ekosistem ekonomi dibangun secara terpadu, konflik sosial dapat ditekan. Iklim investasi menjadi semakin kondusif. Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,79 persen, sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen," ungkapnya.

Sementara itu, Wang Lutong menyatakan dukungannya terhadap transformasi transmigrasi Indonesia. Menurutnya, transmigrasi modern merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dia menambahkan bahwa China tengah menjajaki berbagai peluang kerja sama, mulai dari pengembangan pusat pertanian modern, pelatihan vokasi, hingga investasi di sektor pariwisata dan pendidikan di sejumlah kawasan Indonesia Timur.

"Transmigrasi bukan sekadar memindahkan orang. Ini adalah strategi untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, transfer teknologi, dan penciptaan peluang ekonomi," kata Wang Lutong.

Sebagai informasi tambahan, melalui Tim Ekspedisi Patriot 2026, sebanyak 1.476 akademisi diterjunkan ke berbagai kawasan transmigrasi untuk memetakan potensi ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta merumuskan rekomendasi pengembangan kawasan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih produktif, mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.