Wamen Transmigrasi Akui Program Belum Tuntaskan Masalah Infrastruktur, Revitalisasi Jadi Prioritas

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengakui program transmigrasi yang telah berjalan puluhan tahun belum mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur di kawasan transmigrasi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun berencana merevitalisasi pembangunan di wilayah tersebut.

"Caranya dengan melakukan kolaborasi atau sinergi dengan kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan," ujar Viva dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Dalam pembekalan terakhir sebelum pemberangkatan, sejumlah menteri dan wakil menteri hadir memberikan materi. Sinergi antar kementerian dinilai dapat mempercepat, mengefektifkan, dan mengefisienkan pembangunan di kawasan transmigrasi.

Viva mencontohkan, jika ada sekolah yang rusak, Kementerian Transmigrasi bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bila petani membutuhkan alat pertanian, pupuk, atau bibit, kerja sama bisa dilakukan dengan Kementerian Pertanian. "Kalau ada jalan yang rusak, bisa bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan sinergi maka berbagai kendala di kawasan transmigrasi bisa dituntaskan," katanya.

Berbagai kendala dan tantangan pembangunan di kawasan transmigrasi juga disuarakan oleh salah satu peserta TEP dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). "Aspirasi mahasiswa yang kritis itu kami terima dengan terbuka dan segera dituntaskan," ucap Viva.

Wamen Viva Yoga menyebut tantangan pengembangan kawasan transmigrasi tidak hanya soal pembangunan fisik. "Pentingnya menumbuhkan inovasi dan kreasi di sana," ujarnya. Menurutnya, kawasan transmigrasi memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan bernilai tinggi, tetapi tata kelola yang kurang maksimal membuat potensi itu belum memberikan hasil optimal.

Ia menekankan perlunya tata kelola dari proses penanaman, pemeliharaan, produksi, pascapanen, hingga offtaker. Jika rantai tata kelola itu terbangun, panen durian, kopi, kakao, cokelat, sawit, dan sumber daya alam lainnya akan menghasilkan produktivitas ekonomi yang lebih mensejahterakan masyarakat.

Libatkan 10 Perguruan Tinggi

Untuk lebih memberdayakan kawasan transmigrasi, Kementrans melibatkan 10 perguruan tinggi unggulan dalam TEP 2026, yakni UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, ITS, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin. TEP 2026 merupakan kelanjutan dari TEP 2025 dan beranggotakan 1.476 orang, terdiri dari guru besar, profesor, alumni program doktoral, magister, dan sarjana.

"Misi TEP 2026 adalah menindaklanjuti hasil riset TEP 2025. Misi TEP 2026 melakukan pekerjaan teknis, praksis, terhadap temuan dari rekomendasi riset tahun lalu," tambah Viva.

Para peserta TEP 2026 akan disebar ke 53 kawasan transmigrasi, seperti Salor di Papua Selatan, Selaut di Aceh, Lunang Selaut dan Muara Takung-Kamang Baru di Sumatera Barat, Batu Betumpang di Bangka Belitung, Barelang di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan sejumlah kawasan di Papua. Mereka didorong untuk menciptakan dan membangun inovasi, kreasi, serta sistem baru dalam tata kelola dan manajemen pengembangan, pemberdayaan, dan pembangunan kawasan transmigrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Diharapkan setelah TEP 2026, akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan bidang kehidupan lainnya. "Pertumbuhan yang ada harus memberikan nilai tambah kepada pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Tak hanya itu, di kawasan transmigrasi juga tercapai peningkatan mutu sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan stunting," pungkasnya.