Andre Rosiade Buktikan Janji Dana Triliunan untuk Sumbar, BPJN Catat Rp 1,9 Triliun

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade kembali menegaskan bahwa janjinya soal dana triliunan rupiah untuk Sumatera Barat di era Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar retorika. Ia merujuk pada data resmi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar yang mencatat alokasi anggaran pembangunan jalan dan jembatan mencapai Rp 1,9 triliun untuk periode 2025-2026.

Penegasan itu disampaikan Andre saat mendatangi Kantor BPJN Sumbar bersama Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi di Padang, Jumat (24/7). Ia sengaja memaparkan data tersebut sebagai jawaban atas beredarnya kembali potongan video lama yang menyatakan, "Jika Apak Ambo (Prabowo) jadi Presiden, dana triliunan akan mengalir di Sumbar."

"Saya melihat begitu banyak narasi hoaks dan fitnah terhadap Pak Prabowo, termasuk kepada saya soal dana triliunan untuk Sumbar. Karena itu hari ini saya mengajak langsung Kepala BPJN Sumbar menjelaskan fakta berdasarkan data pemerintah. Ini bukan opini, tetapi angka resmi negara," kata Andre yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Menurut Andre, baru dari satu balai kementerian saja, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah telah mengalokasikan Rp 1,9 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar. Pada 2025, anggaran mencapai Rp 565,37 miliar yang digunakan untuk preservasi 1.423 kilometer jalan nasional, penanganan longsor dan drainase, pembangunan serta penggantian jembatan, pembangunan empat jembatan gantung, hingga pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD).

Sementara pada 2026, anggaran melonjak menjadi Rp 1,35 triliun. Alokasi itu meliputi preservasi jalan nasional, penanganan longsor, rehabilitasi pascabencana Lembah Anai dan ruas Koto Mambang-Balingka (Malalak), pembangunan delapan jembatan gantung, serta lanjutan program IJD senilai Rp 134,87 miliar.

"Jadi kalau hanya berbicara Balai Jalan saja, anggaran yang sudah masuk ke Sumatera Barat mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Ini baru satu kementerian, belum kementerian lain," tegas Ketua DPD Gerindra Sumbar tersebut.

Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi membenarkan angka-angka tersebut. "Untuk tahun 2025, anggaran yang dialokasikan Bapak Presiden melalui Kementerian PU kepada BPJN Sumbar sebesar Rp 565,3 miliar. Kemudian pada 2026 meningkat menjadi Rp 1,35 triliun. Anggaran ini digunakan untuk preservasi jalan nasional, pembangunan dan penggantian jembatan, penanganan longsor, penanganan pascabencana, serta pelaksanaan Inpres Jalan Daerah," kata Elsa.

Elsa menambahkan, selain anggaran reguler, pemerintah pusat juga menjalankan proyek strategis Flyover Sitinjau Lauik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi sekitar Rp 2,79 triliun. Pembebasan lahan proyek telah mencapai 99,58 persen sehingga konstruksi dapat terus dipercepat.

"Kami juga mendapat alokasi program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hingga 2028 dengan total sekitar Rp 4,3 triliun. Ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat sangat besar," ujarnya.

Andre pun berharap semua pihak ikut mengawal pembangunan di Sumbar. "Ini baru dari sektor jalan dan jembatan. Belum lagi anggaran dari kementerian lain, pembangunan tol, maupun program-program nasional lainnya. Karena itu saya berharap semua pihak bersama-sama mengawal pembangunan Sumatera Barat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.