BGN Pastikan Motor Listrik Pengadaan 2025 Tetap Digunakan, Sejumlah Kementerian Ajukan Penawaran

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan motor listrik yang diadakan pada tahun 2025 akan tetap dimanfaatkan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa sejumlah kementerian telah mengajukan penawaran untuk menggunakan motor listrik tersebut.

"Kan masih dalam proses yang sidik, tapi memang akan dimanfaatkan. Nah kemarin sempat ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu, antara lain dari Kemensos, BPN, Pertanian, dan Kemendesa. Silakan mengajukan," kata Agustina dalam jumpa pers di kantor BGN, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Agustina menjelaskan bahwa BGN akan mengkaji kebutuhan penggunaan motor listrik tersebut. Awalnya motor listrik direncanakan untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun ternyata tidak terlalu dibutuhkan. "Karena fungsi mereka lebih kepada pengawasan di dalam, tidak perlu motor ke lapangan. Hanya saja motor listrik yang sudah terlanjur dibeli adalah model trail. Mungkin buat ibu-ibu kurang cocok," ujarnya.

Menurut Agustina, model motor listrik menjadi pertimbangan dalam pemanfaatannya. Selain model trail, ada juga model bebek. "Misalnya untuk ibu-ibu yang mengantar ompreng MBG, dikasihnya motor listrik. Tapi kalau di daerah yang belum ada SPKLU, tidak bisa sembarangan. Nanti akan dilihat data dan daerah yang tepat," katanya.

Agustina memastikan motor listrik hasil pengadaan era Kepala BGN Dadan Hindayana tetap akan digunakan karena sudah dibeli dengan uang negara. Namun, pemanfaatannya tidak semuanya untuk BGN. "Tapi intinya akan dimanfaatkan, mungkin tidak semua untuk BGN. Karena sudah dibayar dengan uang negara. Mohon maaf kalau ada yang mengungkap itu hasil korupsi, itu dibayar melalui uang negara, bukan hasil korupsi," tegasnya.

Lebih lanjut, Agustina menyebut pihak berwajib akan meminta tanggung jawab para tersangka korupsi BGN, Dadan Hindayana dan kawan-kawan, agar kerugian keuangan negara dikembalikan ke kas negara. "Mark-up-nya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban kepada tersangka. Harga aslinya berapa yang sedang dihitung penyidikan, nanti mark-up-nya dikembalikan ke negara melalui mekanisme pengadilan. Jadi bukan hasil korupsi," imbuhnya.